Alde Erfajrin Syabana (2020) Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Non-Covid Akibat Diberlakukannya Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor YR.03.03/Iii/Iii8/2020 Tentang Himbauan Tidak Praktik Kecuali Emergensi. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (268kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK .pdf Download (24kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI.pdf Download (62kB) |
|
Text (BAB I)
4. BAB I.pdf Download (170kB) |
|
Text (BAB II)
5. BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 28 June 2024. Download (161kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
6. BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 28 June 2024. Download (157kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
7. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 28 June 2024. Download (87kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR BACAAN)
8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (95kB) |
|
Text (KESEDIAAN PUBLIKASI)
9. KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (25kB) | Request a copy |
Abstract
Sebagai negara hukum, sudah sepantasnya bagi pemerintah Indonesia untuk memenuhi hak-hak yang dijamin dan diatur melalui peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya, tak jarang pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan-kebijakan yang dirasa melanggar hak-hak warga negaranya. Salah satu contohnya adalah dengan diterbitkannya Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor YR.03.03/III/III8/2020 Tentang Himbauan Tidak Praktik Kecuali Emergensi oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan. Surat edaran tersebut dianggap melanggar hak warga negara khususnya dalam kesehatan dan pelayanan kesehatan. Dalam rangka menjamin dan memenuhi hak-hak warga negaranya, maka perlu adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini menjadi langkah bagi warga negara yang merasa dirugikan akibat diterbitkannya surat edaran tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia apabila merasa dirugikan oleh surat edaran tersebut sebagai langkah perlindungan hukum. Tulisan ini menggunakan metode Reform-oriented Research dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 FH.118-21 Sya p | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | hak-hak, perlindungan hukum, surat edaran. | ||||||
| Subjects: | K Law | ||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Jadik jdkyanto Wijayanto | ||||||
| Date Deposited: | 23 Sep 2021 07:39 | ||||||
| Last Modified: | 23 Sep 2021 07:39 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/108496 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |