Kartika Budiarti (2021) Penerapan Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 KUHP Pasca Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-XI/2013 Tentang Penghapusan Frasa ‘Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perbuatan Tidak Menyenangkan’. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (628kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (125kB)
	Text (BAB 1) 3. BAB I.pdf Download (364kB)
	Text (BAB 2) 4. BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 12 July 2024. Download (432kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 5. BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 12 July 2024. Download (340kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 6. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 12 July 2024. Download (126kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 7. DAFTAR BACAAN.pdf Download (231kB)
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) Pernyataan Kesediaan Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (367kB) | Request a copy

Abstract

Salah satu delik yang tercantum dalam KUHP adalah Pasal 335 mengenai ‘Perbuatan Tidak Menyenangkan’. Ungkapan mengenai perbuatan tidak menyenangkan sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari dan sering dianggap sepele padahal dalam perspektif hukum ungkapan tersebut memiliki masalah yang sangat besar. Namun dalam praktiknya pasal 335 KUHP ini merupakan pasal yang sangat subyektif hingga adanya Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013 yang menghapuskan frasa “perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan” dalam pasal tersebut. Setelah berlakunya Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013 itu maka pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan menjadi suatu pasal yang lebih obyektif dalam pengertiannya mengenai unsur-unsur suatu tindakan dapat dikatakan sebagai perbuatan tidak menyenangkan dengan membatasi sarana dalam melakukan tindakan yang diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) menjadi terbatas hanya dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan saja.

Actions (login required)

View Item