Cahya Ekky Desta Famara (2021) Tying Agreement terhadap Penggunaan Gantry Luffing Crane (GLC) oleh PT. Pelindo II Dan PT. MTI Selaku Pemegang Hak Monopoli Atas Pengelolaan Pelabuhan (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 12/KPPU-I/2014). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN SAMPUL) 1. HALAMAN SAMPUL .pdf Download (229kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK .pdf Download (54kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI .pdf Download (64kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (91kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II KARAKTERISTIK TYING AGREEMENT ATAS PENGGUNAAN GLCYANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA PT. PELINDO II & PT.MTI.pdf Restricted to Registered users only until 16 July 2024. Download (278kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III RATIO DECIDENDI PUTUSAN MA ATAS PEMBATALAN PUTUSANKPPU DALAM PERKARA PELANGGARAN PENGGUNAAN GANTRYLUFFING CRANE (GLC).pdf Restricted to Registered users only until 16 July 2024. Download (222kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 16 July 2024. Download (54kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN .pdf Download (61kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH) 9. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.pdf Restricted to Registered users only Download (51kB) | Request a copy

Abstract

PT. Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah dicabut kewenangan hak monopoli melalui kebijakan demonopolisasi atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Walaupun telah dicabut, PT. Pelindo II tetap menyelenggarakan kegiatan usaha kepelabuhanan secara monopolis. Seperti dalam kasus pelanggaran perjanjian tertutup (tying agreement) nomor perkara 12/KPPU-I/2014 yang melibatkan PT. Pelindo II dengan PT. Multi Terminal Indonesia (MTI) yang merupakan anak perusahaannya. Indikasi pelanggaran berawal dari penerbitan surat edaran pemberitahuan kewajiban penggunaan alat bongkar muat Gantry Luffing Crane (GLC). Kewajiban yang diberlakukan ialah bagi Pengguna Jasa Dermaga harus pula menggunakan Jasa Pelayanan Bongkar Muat Barang yaitu GLC. Majelis Komisi KPPU dalam putusannya menyatakan PT. Pelindo II dan PT. MTI melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun ketika diajukan upaya hukum banding hingga kasasi Mahkamah Agung menyatakan putusan pembatalan atas putusan KPPU. Berdasarkan hal tersebut, terindikasi terdapat karakter khusus yang dimiliki oleh PT. Pelindo II dan PT. MTI tetap menjalankan kegiatan secara monopoli meskipun telah dicabut hak monopolinya, yakni karena fungsi sosial, ekonomi, asas keseimbangan, efisiesi dan efektifitas, serta hambatan masuk pasar. Serta terindikasi terdapat perbedaan pendapat pertimbangan hukum dalam Putusan KPPU dan Putusan MA, yakni pendekatan yuridis.

Actions (login required)

View Item