Robitha Anfasa Aditya (2021) Relasi Kewenangan Eksekutif Legislatif Dalam Alokasi Anggaran Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Lamongan. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (527kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (92kB)
	Text (BAB 1) 3. BAB I.pdf Download (231kB)
	Text (BAB 2) 4. BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 9 August 2024. Download (164kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 5. BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 9 August 2024. Download (204kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 6. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 9 August 2024. Download (181kB) | Request a copy
	Text (BAB 5) 7. BAB V.pdf Restricted to Registered users only until 9 August 2024. Download (131kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. Daftar Pustaka.pdf Download (135kB)
	Text (LAMPIRAN) 9. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 9 August 2024. Download (322kB) | Request a copy
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) Pernyataan Kesediaan Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterkaitan eksekutif dan legislatif dalam penetapan perda APBD di Kabupaten Lamongan. Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif kualitatif. Tipe penelitian ini akan memberikan gambaran faktual mengenai keterkaitan eksekutif dan legislatif dalam penetapan perda APBD di Kabupaten Lamongan, teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara secara langsung terhadap objek yang diteliti, wawancara dimana peneliti mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan informan sehubung dengan masalah yang diteliti dan mengumpulkan arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah penelitian yang bersumber dari lembaga pemerintahan setempat serta studi kepustakaan dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, serta ditunjang dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Lamongan terdapat perbedaan kepentingan yang dibawa pihak eksekutif dan legislatif. Kepentingan eksekutif merupakan artikulasi kepentingan masyarakat yang masuk melalui mekanisme formal musrenbang dan usulan atau input program-program setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan kepentingan legislatif berasal dari dua hal, kepentingan tersebut ditampung melalui jaring aspirasi masyarakat (JASMAS) yang dilaksanakan pada masa reses (Masa diluar kegiatan sidang) dan kemudian yang kedua berasal dari misi partai yang dibawa oleh setiap anggota DPRD dimana berasal dari misi atau titipan partai politik pengusungnya. Akan tetapi dengan hubungan dan kerjasama yang baik membuat penetapan kebijakan APBD selalu sesuai tepat waktu dan tepat sasaran.

Actions (login required)

View Item