WAHYU HENDRA CAHYONO, 040338237 (2007) PERBEDAAN PROPORSI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM DAN SELAMA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH TAHUN 1999 DI PROPINSI JAWA TIMUR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2007-cahyonowah-4328-a2707-k.pdf Download (422kB) | Preview
Preview	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2007-cahyonowah-4328-a2707.pdf Download (7MB) | Preview

Abstract

Dengan pelaksanaan otonomi daerah yang secara langsung maupun tidak langsung mengimplementasikan sistem desentralisasi dalam bidang ekonomi maka dalam jangka panjang kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi beserta dengan pengendaliannya akan memberikan suatu perbedaan dalam struktur anggaran yang akan disusun bila dibandingkan dengan sebelum adanya pelaksanaan otonomi daerah. Namun pada kenyataannya implementasi di lapangan berbeda dengan tujuan pemberlakuan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah khususnya dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu penelitian ini berusaha meneliti perbedaan proporsi anggaran pendapatan pemerintahan daerah sebelum dan selama pelaksanaan otonomi daerah tahun 1999 pada. Propinsi Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan, proporsi pajak daerah terhadap total PAD dan proporsi retribusi daerah terhadap total PAD antara sebelum dan selama pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji statistik beda dua rata-rata untuk observasi berpasangan dengan menggunakan data anggaran pemerintah daerah yang dikeluarkan pada tahun 1998-1999 dan data anggaran pemerintah daerah yang dikeluarkan pada tahun 2001-2002 dari 37 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan, proporsi pajak daerah terhadap total PAD dan proporsi retribusi daerah terhadap total PAD antara sebelum dan selama pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah, serta dengan pelaksanaan otonomi daerah yang secara langsung maupun tidak langsung mengimplementasikan sistem desentralisasi dalam bidang ekonomi maka dalarn jangka panjang kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi beserta dengan pengendaliannya akan memberikan suatu perbedaan dalam struktur anggaran yang akan disusun bila dibandingkan dengan sebelum adanya pelaksanaan otonomi daerah.

Actions (login required)

View Item