Kharisma El Bilqisna Fitraisyah (2021) Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Validasi Harga Jual Beli Tanah Dan/Atau Bangunan. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (445kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (191kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (82kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (301kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II KEPASTIAN HUKUM DASAR PENERAPAN VALIDASI.pdf Restricted to Registered users only until 23 August 2024. Download (487kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III KEABSAHAN PEMERINTAH.pdf Restricted to Registered users only until 23 August 2024. Download (249kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 23 August 2024. Download (117kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (190kB)
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) 9. PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (70kB) | Request a copy

Abstract

Salah satu hal yang seringkali menimbulkan permasalahan dalam proses beralihnya hak tanah berdasarkan transaksi jual beli adalah pada tahap validasi pajak tersebut, dimana pada tahap ini dasar nilai transaksi digunakan sebagai dasar perhitungan BPHTB. Pada pelaksanaannya, tidak jarang ditemui pada saat validasi banyak terjadi ketidaksesuai besaran harga perolehan yang diajukan oleh para pihak dengan penilaian yang dilakukan oleh pegawai kantor pajak/petugas pajak. Sehingga dalam proses verifikasi dan validasi petugas pajak dimintakan penyesuaian atas harga yang telah disepakati oleh para pihak sesuai dengan nilai yang ditentukan/ditetapkan oleh petugas pajak. Validasi dilakukan atas dasar Pasal 87 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan kewenangan daerah yang ditentukan melalui Perda masing-masing daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan melihat keseimbangan daya pikul masing-masing daerah. Landasan konstitusional pemungutan pajak oleh negara terdapat pada Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana dinyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang, merupakan bagian dari kewenangan yang dimiliki oleh Negara sebagai pemegang hak tertinggi, sebagaimana juga diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Actions (login required)

View Item