Krishna Darari Hamonangan Putra (2021) Penerapan Asas Kecermatan dan Transparansi atas Penyederhanaan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (965kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf Download (719kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI.pdf Download (871kB) |
|
Text (BAB I)
4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (1MB) |
|
Text (BAB II)
5. BAB II Penyederhanaan Prosedur Pengadaan Barang-Jasa Pemerintah Rangka Percepatan Penanganan Penanganan Bencana.pdf Restricted to Registered users only until 24 August 2024. Download (1MB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
6. BAB III Akibat Hukum tidak terpenuhinya Asas Transparansi dan Asas Kecermatan dalam Proses Percepatan Pengadaan Barang-Jasa Pemerintah.pdf Restricted to Registered users only until 24 August 2024. Download (1MB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 24 August 2024. Download (824kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (825kB) |
|
Text (KESEDIAAN PUBLIKASI)
9. KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (37kB) | Request a copy |
Abstract
Penyederhanaan prosedur pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam Pasal 59 Perpres 16 tahun 2018, Inpres 4 tahun 2020, serta melalui SE LKPP No. 3 tahun 2020, yang pada kesimpulannya memberikan legitimasi dan akses bagi pemerintah untuk menyelenggarakan penyederhanaan prosedur dalam rangka penanganan Covid-19. Namun pemerintah dalam melakukan serangkaian tindakan ataupun kebijakan dalam hal pengadaan barang/jasa telah mengabaikan nilai dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) seperti Prinsip Transparansi, Prinsip Penyalahgunaan wewenang dan Prinsip Kecermatan. Hal tersebut terlihat dari dihapusnya beberapa tahap persiapan guna melihat kualitas standar maupun harga bagi calon penyedia. Bahwa untuk memberantas korupsi pengadaan barang dan jasa, sanksi pidana belum cukup efektif sebagai instrumen pencegah, karena hakikat sanksi pidana merupakan instrumen terakhir (ultimum remedium). Oleh sebab itu, harus dibarengi dengan instrumen hukum administrasi yang berintikan pengawasan (controlling). Apabila selama proses pengawasan dijumpai pejabat yang melakukan pelanggaran maka dapat dikenakan sanksi administrasi seperti pemberhentian dari jabatan, sedangkan bagi penyedia barang dan jasa dapat dikenakan sanksi seperti dimuat dalam daftar hitam (black list) atau pencabutan ijin usaha. Dengan bersaranakan kedua instrumen hukum (pidana dan adminitrasi) tersebut, maka pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dapat lebih efektif.
| Item Type: | Thesis (Thesis) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 TH.74-21 Put p | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Pengadaan Barang/Jasa, Penyederhaan Prosedur, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3400-3431 Administrative law > K3420-3431 Administrative organization K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3440-3460 Civil service. Government officials and employees |
|||||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Hukum Bisnis | |||||||||
| Creators: |
|
|||||||||
| Contributors: |
|
|||||||||
| Depositing User: | Mrs. Djuwarnik Djuwey | |||||||||
| Date Deposited: | 24 Aug 2021 06:06 | |||||||||
| Last Modified: | 24 Aug 2021 06:06 | |||||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/109721 | |||||||||
| Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
 |
View Item |