Pidel Kastro Hutapea (2021) Upaya Hukum Korporasi Sebagai Turut Menjadi Terpidana Dalam Perkara Manusia Alamiah. Masters thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (154kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (92kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (78kB)
	Text (PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (174kB)
	Text (PENUNTUTAN TERHADAP KORPORASI) 5. BAB II PENUTUTAN TERHADAP KORPORASI.pdf Restricted to Registered users only until 1 September 2024. Download (233kB) | Request a copy
	Text (UPAYA HUKUM KORPORASI) 6. BAB III UPAYA HUKUM KORPORASI.pdf Restricted to Registered users only until 1 September 2024. Download (196kB) | Request a copy
	Text (PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 1 September 2024. Download (76kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. BAB V DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (82kB)
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) 9. PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (69kB) | Request a copy

Abstract

Judul tesis ini adalah Upaya Hukum Korporasi Sebagai Turut Menjadi Terpidana Dalam Perkara Manusia Alamiah. Tujuan penelitian tesis ini untuk menganalisis korporasi yang tidak didakwa dijatuhi pidana, dimana dari sejak pemeriksaan dari penyidikan, penuntuan dan pemeriksaan di muka siding pengadilan, bahwa korporasi tidak pernah menjadi tersangka maupun tidak ada dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan penuntut umum dan upaya hokum korporasi sebagai terpidana dalam dakwaan manusia alamiah. Penelitian yang melandasi tesis ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pemidanaan terhadap korporasi memang belum diatur secara jelas dalam KUHP dan KUHAP, namun diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Diharapkan, dengan adanya ketentuan dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam revisi KUHP dan KUHAP, untuk menjamin demi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Untuk sementara waktu menunggu revisi KUHP dan KUHAP diundangkan, maka PERJA dan PERMA dapat dijadikan referensi dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Actions (login required)

View Item