Mohammad Yusuf HR (2021) Surat Penolakan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Terkaitobstruction of Justice. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (1MB) |
|
Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf Download (863kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI.pdf Download (734kB) |
|
Text (BAB I)
4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (1MB) |
|
Text (BAB II)
5. BAB II KONSEP OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.pdf Restricted to Registered users only until 2 September 2024. Download (1MB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
6. BAB III SURAT PENOLAKAN PERSETUJUAN MAJELISKEHORMATANNOTARIS DALAMPEMERIKSAAN TINDAKPIDANAKORUPSI TERKAIT OBSTRUCTION OF JUSTICE.pdf Restricted to Registered users only until 2 September 2024. Download (247kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 2 September 2024. Download (21kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (139kB) |
|
Text (KESEDIAAN PUBLIKASI)
9. KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsep obstruction of justice dalam tindak pidana korupsi dan surat penolakan persetujuan Majelis Kehormatan Notarisdalam tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang- undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dalam penelitian hukum ini ditemukan bahwa konsep obstruction of justice dalam Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU 31/1999 yaitu merupakan suatu perbuatan menghalang- halangi proses penyidikan, penuntutan dan sidang di pengadilan yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu mencegah, merintangi, menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.Surat penolakan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam Tindak Pidana Korupsi kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak dapat serta merta dikategorikan sebagai obstruction of justice mengingat hukum telah memberikan kewenangan kepada MKN dalam Pasal 66 UU 2/2014 jo. Pasal 27 ayat (1) Permenkumham 7/2016 jo. Pasal 31 ayat (1) Permenkumham 25/2020. Surat penolakan persetujuan MKN dapat dikategorikan obstruction of justice jika tidak disertai dengan alasan penolakan yang cukup tentang hal-hal yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Permenkumham7/2016 jo. Pasal 31 ayat (1) Permenkumham 25/2020.
| Item Type: | Thesis (Thesis) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 TMK.95-21 Moh s | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Obstruction of Justice, Pidana Korupsi, Penolakan, Majelis Kehormatan Notaris | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K115-130 The legal profession | |||||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan | |||||||||
| Creators: |
|
|||||||||
| Contributors: |
|
|||||||||
| Depositing User: | Mrs. Djuwarnik Djuwey | |||||||||
| Date Deposited: | 02 Sep 2021 04:01 | |||||||||
| Last Modified: | 02 Sep 2021 04:01 | |||||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/109954 | |||||||||
| Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
 |
View Item |