Mohamad Qomaru Rizal (2021) Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pada Jual Beli Satuan Rumah Susun Hak Guna Bangunan di Atas Tanah Hak Pengelolaan. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (1MB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (795kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (803kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (883kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II KARAKTERISTIK RUMAH SUSUN YANG DIBANGUN DI TANAH HAK GUNABANGUNAN DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN (HPL).pdf Restricted to Registered users only until 2 September 2024. Download (896kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JIKA DIRUGIKAN ATASKEPEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN YANG BERDIRI DI TANAH HAKGUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN (HPL).pdf Restricted to Registered users only until 2 September 2024. Download (875kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 2 September 2024. Download (798kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (815kB)
	Text (PERMOHONAN EMBARGO) 9. PERMOHONAN EMBARGO.pdf Restricted to Registered users only Download (422kB) | Request a copy
	Text (KESEDIAAN PUBLIKASI) 10. KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (398kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Jual Beli Satuan Rumah Susun Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Hak Pengelolaan bertujuan pertama untuk Menganalisis karakteristik rumah susun yang dibangun di tanah Hak Guna Banguna di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) dan kedua untuk Menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen jika dirugikan atas kepemilikan satuan rumah susun yang berdiri di tanah Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL). Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yang pertama: Karakteristik rumah susun Karakteristik Pelaku pembangunan rumah susun yang membangun rumah susun diatas tanah Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas). Perolehan hak atas tanah untuk pembangunan rumah susun Hak Guna Bangunan atas Hak Pengelolaan pertama pemohon hak pengelolaan yang diajukan oleh oleh calon pemegang hak pengelolaan kepada Kepala badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota kemudian Kepala Kantor Pertanahan memeriksa kelayakakan permohonan apabila memenuhi syarat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menyampaikan permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi, setelah permohonan memenuhi syarat menyampaikan hasil kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk diteliti kembali setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan keputusan pemberian atau penolakan disertai dengan alasannya. Pemohon Hak Pengelolaan berkewajiban mendaftarkan keputusan pemberian hak pengelolaan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota.. Kedua: Penyelesaian sengketa mengenai rumah susun diatur dalam Pasal 105 UURS yaitu Penyelesaian sengketa di bidang rumah susun bias dilakukan melalui penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan terlebih dahulu diupayakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pihak yang dirugikan dapat menggugat melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan yang disepakati para pihak yang bersengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan/atau penilaian ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana

Actions (login required)

View Item