Wimba Roofi Hutama (2021) Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (514kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (134kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (190kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (869kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II KARAKTERISTIK HAK ULAYATMASYARAKAT HUKUM ADAT.pdf Restricted to Registered users only until 2 September 2024. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III KEWENANGAN KEPALA ADAT TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT.pdf Restricted to Registered users only until 2 September 2024. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 2 September 2024. Download (643kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (728kB)
	Text (KESEDIAAN PUBLIKASI) 9. KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (68kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian berjudul “Eksistensi Hak Ulayat Pasca Berlakunya Peratutan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat”, dengan rumusan masalah sebagai berikut: Karakteristik hak ulayat masyarakat hukum adat dan Kewenangan kepala adat terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. Penelitian dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep, diperoleh suatu jawaban sebagai berikut: Karakteristik hak ulayat masyarakat hukum adat, bahwa hak ulayat atas tanah tersebut dikuasai oleh masyarakat hukum adat, yakni masyarakat yang hidup berkelompok, turun menurun berdasarkan ikatan asal usul/leluhur atau kesamaan tempat tinggal, berbudaya sama, hidup dalam satu wilayah tertentu, memiliki harta benda adat milik bersama, mempunyai pranata adat mengandung sanksi, sepanjang masih hidup sesuai perkembangan dan tidak bertentangan dengan hukum nasional. Hak ulayat itu berdimensi public tampak dalam kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur tanah/wilayah sebagai ruang hidupnya terkait pemanfaatannya termasuk pemeliharaannya, berdimensi perdata karena terjadi hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dan tanahnya dan perbuatan hukum terkait dengan tanah masyarakat hukum adat. Kewenangan kepala adat terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat, bahwa kepala adat bertugas memelihara hidup rukun di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas Kepala Adat sehari-hari meliputi seluruh lapangan kehidupan masyarakat. Selain tugas kepala adat sebagai hakim mempunyai wewenang menyelesaikan sengketa adat yang terjadi pada masyarakat hukum adat, membetulkan hukum adat yang telah dilanggar oleh masyarakat, untuk mengembalikan citra hukum adat, sehingga dapat ditegakkan keutuhannya, memutuskan dan menetapkan peraturan hukum adat sebagai landasan bagi kehidupan masyarakat.

Actions (login required)

View Item