RR. DEWI SETYOWATI, 030516381 (2009) PERJANJIAN KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 dan AKIBAT HUKUM BAGI PIHAK KETIGA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2009-setyowatir-10174-fh22-09.pdf Download (11kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-setyowatir-9698-fh22-09.pdf Restricted to Registered users only Download (508kB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis kemukakan di depan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : a Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri atas kesepakatan bersama sebelum dilangsungkannya perkawinan dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian kawin setelah perkawinan dilangsungkan maka seketika itu mengikat kedua belah pihak, isinya dapat mengenai masalah persatuan harta bawaan atau pemisahan harta kekayaan diantara suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau isteri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan isteri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan. Terdapat perbedaan perumusan perjanjian kawin baik di dalam UUP maupun di dalam BW mengenai bentuk dan isi / pengaturan perjanjian kawin karena adanya perbedaan asas harta dalam perkawinan, tetapi pada hakekatnya baik UUP dan BW tedapat persamaan yaitu perjanjian kawin hanya diperbolehkan mengenai harta benda dalam perkawinan. Diluar itu baik UUP dan BW tidak mengatur. b Perjanjian kawin mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan dengan membawa akibat hukumnya mengikat suami istri dan dengan didaftarkannya perjanjian kawin mengikat pula terhadap pihak ketiga yang tersangkut dengan perjanjian perkawinan tersebut. Selama perkawinan dilangsungkan, perjanjian kawin tidak dapat diubah lagi oleh suami istri, kecuali bila suami istri setuju mengadakan perubahan dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Perubahan yang dimaksud dapat merugikan pihak ketiga adalah perubahan dengan itikad tidak baik, dimana perubahan dibuat hanya untuk menyelamatkan harta agar tidak tereksekusi apabila salah satu pihak pailit.

Actions (login required)

View Item