AGUNG PERWIRA ARIYA UTAMA, 030315661 (2009) PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ATAS PRODUK ELEKTRONIKA BUATAN CINA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2009-utamaagung-10176-fh23-09.pdf Download (11kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-utamaagung-9699-fh23-09.pdf Restricted to Registered users only Download (558kB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : A. Pelaku usaha dalam memperdagangkan produk elektronika buatan Cina harus memperhatikan ketentuan-ketentuan, yang diatur di dalam : 1. UUPK, yang mengatur tentang segala hak dan kewajiban untuk konsumen dan pelaku usaha, serta larangan-larangan bagi pelaku usaha, yang apabila dilanggar akan dikenai sanksi pidana. 2. KUHP dan Undang-undang no. 15 tahun 2001 tentang merek, yang mengatur tentang larangan adanya pemalsuan merek, yang apabila dilanggar akan dikenai sanksi pidana. 3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 608/MPP/Kep/10/1999 tentang Petunjuk Penggunaan (manual) dan Kartu Jaminan atau garansi Dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Elektronika, yang mengatur tentang adanya kewajiban bagi pelaku usaha yang memperdagangkan produk elektronika untuk melengkapi dengan kartu jaminan/garansi dalam Bahasa Indonesia, yang isinya sekurang-kurangnya mengenai ongkos perbaikan gratis selama masa garansi serta jaminan ketersediaan suku cadang. Sanksi dari aturan ini adalah sanksi administrasi berupa pencabutan ijin usaha. 4. Undang-Undang no. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang di dalamnya mengatur tentang pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik terhadap produk Impor yang diimpor oleh importir yang mempunyai catatan kurang baik, yang seringkali melakukan pelanggaran, dalam hal ini termasuk produk elektronika buatan Cina. Sanksi atas pelanggaran undang-undang ini akan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin usaha. B. Apabila konsumen menderita kerugian atas pemakaian produk elektronika buatan Cina, maka penyelesaian sengketanya dapat dilakukan, pertama, penyelesaian sengketa secara non litigasi, yang meliputi : penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa melalui BPSK. Kedua, penyelesaian sengketa secara litigasi, yang meliputi : penyelesaian sengketa melalui upaya keberatan dan penyelesaian sengketa biasa (pengajuan gugatan ke Pengadilan).

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	FH 23/09 Uta p
Uncontrolled Keywords:	CONSUMER PROTECTION - LAW & LEGISLATION, ELECTRONIC
Subjects:	K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM AGUNG PERWIRA ARIYA UTAMA, 030315661 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Bambang, S.S.A, SH., M.H UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Shela Erlangga Putri
Date Deposited:	08 Jun 2009 12:00
Last Modified:	25 Jul 2016 04:10
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11019
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item