Yasmin Khairiyyah (2021) Pertanggungjawaban Dokter Dalam Tindak Pidana Obstruction Of Justice. Masters thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (226kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK .pdf Download (116kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI .pdf Download (86kB)
	Text (PENDAHULUAN) 4. BAB 1 PENDAHULUAN .pdf Download (224kB)
	Text (TINDAKAN PROFESI DOKTER) 5. BAB 2 TINDAKAN PROFESI KEDOKTERAN .pdf Restricted to Registered users only until 10 September 2024. Download (210kB) | Request a copy
	Text (PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER DALAM TINDAK PIDANA) 6. BAB 3 PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER DALAM TINDAK PIDANA .pdf Restricted to Registered users only until 10 September 2024. Download (185kB) | Request a copy
	Text (PENUTUP) 7. BAB 4 PENUTUP .pdf Restricted to Registered users only until 10 September 2024. Download (14kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (169kB)
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) 9. PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tindakan-tindakan dokter yang dapat dikualifikasikan tindak pidana obstruction of justice dan bentuk pertanggungjawaban dokter baik dari segi etika maupun yuridis dalam tindakannya yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana obstruction of justice. Tipe penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), dan Pendekatan Kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) tindakan seorang dokter yang merupakan tindakan non-medis yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana obstruction of justice yaitu membuat dan menerbitkan surat keterangan dokter secara tidak benar / palsu, pembuatan visum et repertum secara tidak benar / palsu, dan memberikan keterangan palsu diatas sumpah. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintai kepada dokter yang melakukan tindak pidana obstruction of justice yaitu terkait tindakan dokter dalam membuat dan menerbitkan surat keterangan dokter dan pembuatan visum et repertum secara tidak benar / palsu dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan Pasal 221 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan memberikan keterangan palsu diatas sumpah dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, dokter juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara etika, berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 7 Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	KKB KK-2 TH 65 / 21 Kha p
Uncontrolled Keywords:	Surat Keterangan Dokter, Visum et Repertum, Keterangan Palsu, Obstruction of Justice
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K623-968 Civil law
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM Yasmin Khairiyyah NIM031914153002
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Astutik, - NIDN0003036802
Depositing User:	Dewi Puspita
Date Deposited:	09 Sep 2021 23:32
Last Modified:	09 Sep 2021 23:32
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/110191
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item