Rudy Kurniawan (2021) Penegakan Hukum Atas Adanya Dugaan Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Legislatif. Masters thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (155kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (116kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (82kB)
	Text (PENDAHULUAN) 4. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (207kB)
	Text (KUALIFIKASI) 5. BAB 2 KUALIFIKASI.pdf Restricted to Registered users only until 23 September 2024. Download (158kB) | Request a copy
	Text (PENEGAKAN HUKUM) 6. BAB 3 PENEGAKAN HUKUM.pdf Restricted to Registered users only until 23 September 2024. Download (302kB) | Request a copy
	Text (PENUTUP) 7. BAB 4 PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 23 September 2024. Download (80kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (147kB)
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) 9. PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Repository staff only until 23 September 2024. Download (62kB) | Request a copy

Abstract

Untuk mengatasi maraknya praktik politik uang yang berdampak negatif terhadap masyarakat, negara mengeluarkan peraturan berupa pelarangan tindakan "menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih" baik pada masa kampanye, masa tenang maupun materi lainnya "kepada pemilih baik pada saat kampanye, masa teduh atau pada hari pemungutan suara "sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana Pasal 515 - 523" UU Pemilu. Proses penegakan hukum terhadap uang para aktor politik lemah karena peserta pemilu tidak pernah membelah diri. uang dan selalu menggunakan kader / tim sukses di lapangan.Selain itu, ketentuan kriminalisasi politik uang dibatasi pada waktu hanya pada saat teduh. Dalam proses penegakan hukum kejahatan pemilu seringkali tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan karena kurangnya bukti untuk proses penyidikan di kepolisian. Beranjak dari hipotesis tentang dampak dampak negatif uang poli Tika dan lemahnya penegakan hukum atas kejahatan politik uang, maka dalam penelitian ini ingin dicarikan solusi dari masalah sulitnya penegakan hukum atas dugaan kejahatan politik uang. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan hukum penelitian ini adalah rekonstruksi penegakan hukum politik uang di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitiannya adalah dalam pemberantasan tindak pidana pemilu, pemerintah membentuk Pusat Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU). GAKKUMDU memiliki peran penting dalam penanganan pidana pemilu. GAKKUMDU bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan pidana Pemilu oleh BAWASLU, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia. BAWASLU tidak hanya sebatas melakukan pengawasan pemilu, tetapi juga menjadi penegak hukum dibantu oleh Polri. Sedangkan Kejaksaan merupakan penuntut umum yang dapat menentukan terkait kelanjutan suatu perkara hingga menghadapi persidangan. Dalam penegakan kejahatan politik uang lebih mudah dibuktikan mens rea jika diawali dengan operasi tangkap tangan.

Actions (login required)

View Item