AGUNG WIJANARKO, 03011033 U (2007) PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN SENJATA API ILEGAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2009-wijanarkoa-10180-fh11-09.pdf Download (12kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-wijanarkoa-9702-fh11-09.pdf Download (485kB) | Preview

Abstract

Peredaran senjata api di Indonesia belakangan terlihat terjadi adanya peningkatan, hal ini terindikasi dengan banyak muncul kasus – kasus penyalahgunaan senjata api di masyarakat. Peredaran senjata api ilegal hingga sampai kepada masyakat tentu tidak terjadi begitu saja, beberapa sumber penyebab terjadinya yang berkaitan dengan peredaran senjata api, antara lain : a. Penyelundupan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan impor, namun juga ekspor. Hal ini sering dilakukan baik oleh perusahaan – perusahaan eksportir / importir ataupun secara pribadi dengan cara melakukan pemalsuan dokumen tentang isi dari kiriman. b. Pasokan dari dalam negeri sendiri. Jika kita bicara tentang pasokan dari dalam negeri, maka hal ini erat kaitannya dengan keterlibatan oknum militer ataupun oknum polisi, karena memang mereka dilegalkan oleh undang – undang untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan senjata api. Namun pada kenyataannya kepemilikan senjata api yang legal tersebut sering disalahgunakan dengan cara menjual senjata api organik TNI / POLRI dengan harga yang murah kepada masyarakat sipil. Penegakan hukum terhadap peredaran senjata api ilegal berkaitan dengan beberapa undang – undang yang mengatur tentang senjata api, antara lain secara khusus diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api, beberapa undang – undang lain yang secara umum mengatur tentang peredaran senjata api ialah Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kitab Undang – undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api, Undang – undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, dan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang tentara Nasional Indonesia (TNI).

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	FH 11/09 Wij p
Uncontrolled Keywords:	CORPORATIONS - LAW & LEGILSATION, GUN
Subjects:	H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV7231-9960 Criminal justice administration K Law > K Law (General)
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM AGUNG WIJANARKO, 03011033 U UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor BAMBANG SUHERYADI, , S.H., M.HUM UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Shela Erlangga Putri
Date Deposited:	08 Jun 2009 12:00
Last Modified:	25 Jul 2016 04:14
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11022
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item