ARGA PRATAMA, 030415879 (2008) PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PENGADAAN ALAT PENYEMPROT NYAMUK (MESIN FOGGING) DI BIRO ADMINISTRASI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2009-pratamaarg-10183-fh14-09.pdf Download (12kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-pratamaarg-9705-fh14-09.pdf Restricted to Registered users only Download (663kB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan penjelasan-penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : a. Unsur-unsur persekongkolan tender yang terdapat dalam pengadaan alat penyemprot nyamuk (mesin fogging) di Biro Administrasi Wilayah Provinsi DKI Jakarta yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, yaitu persekongkolan tender untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yang melanggar pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini terbukti dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yaitu unsur pelaku usaha, unsur bersekongkol, unsur pihak lain, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender dan unsur persaingan usaha tidak sehat. Fakta-fakta lain yang ditemukan juga membuktikan bahwa pelaksanaan pengadaan alat penyemprot nyamuk (mesin fogging) di Biro Administrasi Wilayah Provinsi DKI Jakarta tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. b. Dampak negatif yang timbul dalam persekongkolan tender dalam pengadaan alat penyemprot nyamuk (mesin fogging) di Biro Administrasi Wilayah Provinsi DKI Jakarta ini tidak hanya berimbas bagi peserta tender yang mengikuti proses tender secara jujur, tetapi juga bagi pemerintah dan situasi persaingan usaha. Dampak-dampak negatif tersebut yaitu persekongkolan tender dapat menimbulkan kecenderungan perilaku monopolistik yang di dalam perilaku ini ada indikasi halangan (barrier to entry) bagi peserta tender lain, persekongkolan tender menimbulkan deadweight loss, persekongkolan tender menimbulkan inefisiensi anggaran pemerintah dan persekongkolan tender juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan pasar terhadap pemerintah sebagi penyelenggara tender. Dapat disimpulkan bahwa dampak negatif yang ditimbulkan dalam persekongkolan tender begitu luas, tidak hanya bagi peserta tender lain mengikui proses tender dengan jujur, tetapi juga tercemarnya reputasi kinerja pemerintah dan berpengaruh buruk terhadap iklim persaingan dunia usaha.

Actions (login required)

View Item