SISCA NUR APSARI, 030516184 (2008) KEGIATAN PELAKU USAHA DALAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2009-apsarisisc-10230-fh58-09.pdf Download (11kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-apsarisisc-9721-fh58-09.pdf Restricted to Registered users only Download (729kB) | Request a copy

Abstract

a. Penguasaan tunggal (monopoli) terhadap kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) selama ini merupakan Natural Monopoly karena monopoli tersebut adalah hasil kerja keras dari PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) sendiri melalui perencanaan dan pengelolaan yang baik terhadap manajemen dan struktur pelabuhan. Monopoli yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) juga merupakan Monopoly By Law, yaitu, monopoli menurut undang-undang, antara lain Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 50 huruf a dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jenis kegiatan monopoli yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga bukan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. b. Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, membuka peluang bagi masuknya pelaku usaha baru untuk ikut melakukan pengelolaan dan kegiatan usaha penyediaan dan pelayanan jasa kepelabuhanan. Pelaku usaha baru yang mempunyai modal jauh lebih besar daripada PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang merupakan pelaku usaha kecil, akan menyingkirkan pelaku usaha tersebut dari pasar bersangkutan. Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang merupakan pelaku usaha kecil, akan menyingkirkan pelaku usaha tersebut dari pasar bersangkutan. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku usaha baru akan bebas menguasai pangsa pasar sehingga akan cenderung mengakibatkan terjadinya monopoli yang melanggar ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Actions (login required)

View Item