NURHAJI WIJAYA, 030516156 (2009) KEDUDUKAN HUKUM SUMBER KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2009-wijayanurh-10235-fh60-09.pdf Download (11kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-wijayanurh-9726-fh60-09.pdf Restricted to Registered users only Download (530kB) | Request a copy

Abstract

1. Bahwa pengaturan mengenai keuangan daerah utamanya tentang sumber keuangan daerah terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksananya yaitu Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009. Penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dapat berjalan optimal apabila didukung oleh sumber keuangan daerah yang cukup untuk membiayai pengeluaran daerah, maka diperlukan pengengelolaan sumber keuangan daerah sebagai wujud riil dari pelaksanan otonomi daerah. Sumber Keuangan Daerah meliputi Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah. Dimana berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas sumber keuangan daerah yang menjadi kewenangan penuh daerah hanyalah Pendapatan Asli daerah (PAD) yang pengelolaannya memerlukan prosedur yaitu dari tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap penetapan, tahap pelaksanaan dan tahap pertanggungjawaban berupa laporan realisasi semester pertama APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pengelolaan sumber keuangan daerah tercermin dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Di dalam tahap-tahap tersebut kekuasaan pengelolaan keuangan daerah terdapat pada Kepala daerah selaku kepala pemerintahan, akan tetapi Kepala daerah dapat melimpahkan wewenangnya tersebut secara delegasi kepada kepala SKPD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). 2. Bahwa di dalam pengelolaan sumber keuangan daerah diperlukan adanya suatu pengawasan untuk mengontrol kinerja dari pemerintah daerah utamanya dalam mengelola sumber keuangan daerah. Pengawasan tersebut adalah pengawasan represif sebagaimana yang dilaksanakan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana pengawasan ini ditujukan pada produk peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Daerah tentang APBD. Pengawasan lainnya adalah pengawasan Preventif yang ditujukan pada pengesahan suatu produk peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan dalam bentuk evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Menteri Dalam Negeri untuk Pemerintah Provinsi dan Gubernur untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, evaluasi lainnya yaitu terhadap rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD. Sedangkan pengawasan preventif terhadap pengalolaan sumber keuangan daerah dilaksanakan dalam bentuk pengawasan intern dan pengawasan ekstern.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	FH 60/09 Wij k
Uncontrolled Keywords:	AUTONOMY,LOCAL FINANCE-ACCOUNTING-LAW & LEGISLATION
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7585-7595 Social legislation K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM NURHAJI WIJAYA, 030516156 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor SRI WINARSI, S.H., M.H. UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Shela Erlangga Putri
Date Deposited:	10 Jun 2009 12:00
Last Modified:	25 Jul 2016 05:35
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11031
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item