FAJAR SETO NUGROHO, 030630333 (2009) IMPLIKASI PENERAPAN PASAL 12B AYAT 1 HURUF b UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 jo. UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2009-nugrohofaj-10257-fh37-09.pdf Download (9kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-nugrohofaj-9749-fh37-09.pdf Restricted to Registered users only Download (452kB) | Request a copy

Abstract

Gratifikasi itu sendiri diatur pada pa sal 12B Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Ta hun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratfikasi itu sendiri meliputi pemberian uang,barang,rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perj alanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisa ta dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut, baik diterima di dalam negeri maupun di lu ar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik. Menurut pasal 12B ayat 1 huruf b Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa pembuktian gratifikasi yang nilainya kurang dari RP.10.000.000,00 ( sepu luh juta rupiah ) pembuktiannya dilakukan oleh penuntut umum Mengenai Penuntut Umum diatur pada beberapa Undang-Undang, pengertian penuntut umum diatur pada pasal 1 angka 6 huruf b dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan wewenangnya diatur pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengertian penuntut umum pun diatur pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan wewenangnya diatur pada pasal 30

Actions (login required)

View Item