Herman Setiawan, 030810394
(2012)
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI-JATIM BERKENAAN TARIF PROGRESIF.
Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Skripsi ini berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI JAWA TIMUR BERKENAAN DENGAN
TARIF PROGRESIF. Dalam skripsi ini hal yang dibahas adalah Perlindungan
hukum bagi wajib pajak apabila terjadi kesalahan dalam pemungutan pajak
kendaraan bermotor. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor telah memenuhi
kepastian hukum, hal ini didasarkan oleh pasal 5 ayat Undang - Undang Nomor
28 Tahun 2009 jo Pasal 6 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010
yang isinya mengatur tentang menentukan besaran pokok pajak kendaaan
bermotor. Dalam menentukan besaran pokok pajak kendaran bermotor ada dua
elemen penting yang menentukan, yang pertama adalah dasar pengenaan pajak
kendaraan bermotor dan tarif pajak kendaraan bermotor. Cara menentukannya
adalah mengalikan antara dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak kendaraan
bermotor yang diatur dalam pasal 7 Perda Jawa Timur 9 tahun 2010 tentang Pajak
Daerah. Apabila wajib pajak memiliki Kendaraan Bermotor pribadi roda 4
(empat) serta kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang isi silinder 250 cc keatas,
kedua dan seterusnya maka sesuai pasal 8 Perda Jawa Timur 9 tahun 2010 tentang
Pajak Daerah wajib pajak tersebut dikenakan tarif secara progresif yang urutan
tarifnya diatur dalam yang sama. Dalam rangka pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor dengan Tarif Progresif tersebut ada beberapa masalah hukum yang
timbul diantaranya adalah masalah urutan tarif progresif. Untuk mengatasi hal
tersebut wajib pajak bisa melakukan upaya hukum berupa keberatan ataupun
banding.
Actions (login required)
![View Item View Item](/style/images/action_view.png) |
View Item |