Moch. Fasluki Ikhsanuddin, 030810294 (2012) UTANG PAJAK SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PAILIT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text 1. sampul.pdf Download (101kB) | Preview
Preview	Text 2. Halaman Pengesahan.pdf Download (88kB) | Preview
Preview	Text 3. Motto.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text 4. Kata Pengantar.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text 5. Abstrak.pdf Download (89kB) | Preview
Preview	Text 6. Daftar Isi.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text 7. Daftar Tabel.pdf Download (87kB) | Preview
Preview	Text 8. Bab 1.pdf Download (139kB) | Preview
Preview	Text 9. Bab 2.pdf Download (203kB) | Preview
Preview	Text 10. Bab 3.pdf Download (173kB) | Preview
Preview	Text 11. Bab 4.pdf Download (93kB) | Preview

Abstract

UTANG PAJAK SEBAGAI DASAR PERMOHOAN PAILIT Salah satu sumber utama Angaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak, diharapkan pengadaan pembangunan nasional melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaanya untuk kepentingan bersama. Pada hakekatnya pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berbagai persoalan ekonomi yang mempengaruhi dunia usaha secara langsung juga mempengaruhi proses pencapaian target penerimaan Negara melalui pajak. Salah satunya adalah persoalan pailit suatu perusahaan yang tidak dapat dihindari dalam dunia usaha. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (financial distress) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah jika terjadi keadaan dimana perusahaan mengalami pailit dan kewajiban perpajakannya masih belum dipenuhi seluruhnya atau dengan kata lain masih memiliki utang pajak. Dengan adanya utang ini maka hak mendahului atas penagihan utang pajak lebih kuat daripada utang-utang lainnya. Artinya, apabila debitor mempunyai utang lebih dari satu, maka pemerintah sebagai pemegang hak mendahulu yang diutamakan. Apabila barang yang dijaminkan itu dilelang makan hasilnya akan digunakan untuk melunasi utang pajak debitor kepada pemerintah, baru kemudian utang-utangnya kepada kreditorkreditor lain. Utang pajak dalam kepailitan ini banyak menimbulkan perbenturan kepentingan antara Negara sebagai pihak penarik pajak dengan kreditor yang mempunyai utang secara perdata kepada wajib pajak.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK2 FH 149/12 Ikh u
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD2709-2930.7 Corporations H Social Sciences > HF Commerce > HF5001-6182 Business K Law > K Law (General)
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM Moch. Fasluki Ikhsanuddin, 030810294 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor M. HADI SUBHAN, Dr. S.H., M.H. UNSPECIFIED
Depositing User:	Agung BK
Date Deposited:	25 Jan 2013 12:00
Last Modified:	12 Jul 2016 06:45
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11061
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item