Els Marina Putri (2021) Permohonan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak atas Hasil Pemeriksaan pada Tuan X (Studi Kasus Klien Howard Consultant). Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (496kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (126kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (298kB)
	Text (BAB 1) 4. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (131kB)
	Text (BAB 2) 5. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only until 27 September 2024. Download (154kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 6. BAB 3 METODE KAJIAN STUDI KASUS.pdf Restricted to Registered users only until 27 September 2024. Download (126kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 7. BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only until 27 September 2024. Download (75kB) | Request a copy
	Text (BAB 5) 8. BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.pdf Restricted to Registered users only until 27 September 2024. Download (28kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (36kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH) 11. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.pdf Restricted to Registered users only Download (43kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 27 September 2024. Download (522kB) | Request a copy

Abstract

Tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir berikut ini adalah untuk mengetahui rangkaian proses pengajuan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 ayat 1 huruf b UU KUP) atas SKPKB Masa PPN Januari 2016 oleh Tuan X hingga keputusan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pihak fiskus menjadi dasar pengajuan permohonan tersebut. Pihak fiskus melakukan koreksi atas pemeriksaan tersebut terhadap peredaran usaha Tuan X tahun 2016, yang dimana peredaran usaha tersebut berasal dari pembelian yang dilakukan oleh Tuan X. Maka dari itu, perhitungan SPT PPN Masa Tuan X dengan pihak fiskus juga mengalami perbedaan. Sehingga, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan produk hukum berupa SKPKB PPN Masa Januari 2016 terhadap Tuan X.Atas produk hukum tersebut Tuan X mengajukan permohonan pasal 36 ayat 1 huruf b yakni permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketatapan Pajak yang tidak benar. Akan tetapi, permohonan yang dilakukan oleh Tuan X ditolak oleh pihak DJP, yang kemudian Tuan X hanya bisa membayar kurang pajak yang terutang beserta sanksi administrasi yang telah dibahas pada pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan total yang harus dibayar oleh Tuan X sebesar Rp. 57.624.794.

Actions (login required)

View Item