HENDIK BAGUS SUDIHARTO, 030115265 (2006) PRAKTIK PERJUDIAN LEGAL TERSELUBUNG DI INDONESIA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-sudihartoh-1168-fh_133_06.pdf Download (318kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-sudihartoh-1168-fh_133_06.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Bertitik tolak dari seluruh pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini, yakni : a.Batasan mengenai perjudian telah diatur dalam ketentuan Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (3) jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun1974. Secara singkat, yang diartikan sebagai perjudian adalah setiap bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam pertaruhan dengan catatan bahwa yang bertaruh tidak ikut dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertaruhan lainnya. Perlu diketahui bahwa tidak semua permainan termasuk judi, misalnya domino dan bridge. Jika dihubungkan dengan ketentuan dalam KUHP dapat ditarik garis besar bahwa permainan domino maupun bridge tidak termasuk dalam permainan judi apabila tidak diikuti dengan saling membayar uang. Dan sebaliknya, bilaman disertai dengan uang maka termasuk judi. Yang dapat dikenai ancaman pidana dalam hal melakukan tindak pidana perjudian, menurut Pasal 303 ayat (1) dan Pasal 303 bis KUHP adalah Pertama, barangsiapa tanpa mendapat izin dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menj adikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Kedua, barangsiapa yang mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dan barangsiapa yang turut main judi di depan umum, kecuali pembesar telah memberikan izin untuk mengadakan judi itu. b.Secara hukum, berdasarkan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP jo. Undangundang Nomor 7 Tahun 1974, semua bentuk perjudian adalah kejahatan. Selain itu juga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 jo. Inmendagri Nomor 5 Tahun 1981 yang secara tegas menyebutkan agar menghapus atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Namun, hal ini menjadi tidak ada gunanya karena undang-undang sendiri telah memberi celah hukum untuk meyimpangi aturan tersebut. Celah hukum yang dimaksud adalah pengecualian yang diberikan oleh Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, yang mana dalam rumusan pasal tersebut terdapat kata-kata tanpa mendapat izin dan kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu, sehingga memungkinkan seseorang untuk melakukan praktik perjudian dengan adanya izin dari pembesar terlebih dahulu. Hal inilah yang menjadi dasar adanya praktek perjudian yang legal di Indonesia. Namun keberadaan praktik perjudian tersebut tidak secara terangterangan menyebut sebagai perjudian, melainkan memakai istilah undian dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian sebagai kedok agar tidak menyalahi aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Contoh nyata yang ada saat ini, salah satunya adalah dengan beroperasinya situs Indobetonline sebagai wadah bagi para petaruh untuk bermain judi dengan berkedok sebagai undian.

Actions (login required)

View Item