MUHAMMAD IQBAL S, 030115284 (2006) IMPLEMENTASI KEPPRES NOMOR 80 TAHUN 2003 DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA (DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-muhammadiq-2295-fh2070-k.pdf Download (290kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-muhammadiq-2295-fh20706.pdf Download (1MB)

Abstract

Berdasarkan uraian dan pembahasan permasalahan yang telah diketengahkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Implementasi dari Keppres No. 80 Th. 2003 dalam sistem tender proyek pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Surabaya adalah dengan dilakukannya pengadaan barang/jasa secara serentak melalui internet (E-Procurement), yaitu melalui situs www. satel it. surabaya-eproc .or. Id. Keberadaan Keppres No. 80 Th. 2003 sebagai pengganti dari Keppres No. 18 Th. 2000, sangat mendukung terciptanya prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat seperti adanya kesempatan berusaha yang sama diantara para peserta pengadaan barang/jasa Pemerintah, dapat diminimalisirnya praktek persekongkolan untuk menentukan pemenang tender, serta terwujudnya transparansi dikarenakan semua data-data mengenai proyek pengadaan barang/jasa dapat diakses secara terbuka oleh semua peserta pengadaan barang/jasa melalui internet dengan situs www. sate 1it.surabaya-eproc. or.id Prosedur dalam sistem tender pengadaan barang/jasa secara serentak melalui internet (E-Procurement) di Pemerintah Kota Surabaya yaitu pengumuman pelelangan umum, pendaftaran untuk mengikuti pelelangan, pengambilan dokumen lelang umum, penjelasan (aanwijzing), penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya, pemasukan penawaran, dokumen lelang umum, penjelasan (aanwijzing), penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran termasuk evaluai kualifikasi, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah, penunjukan pemenang, penandatanganan kontrak. Prosedur tersebut telah sesuai dengan UU Persaingan Usaha, yaitu dalam Pasal 3 huruf b dan Pasal 22.

Actions (login required)

View Item