YOSEPH PRAYITNO, 030110967 (2006) MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU SARANA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-prayitnoyo-2750-fh3070-k.pdf Download (273kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-prayitnoyo-2750-fh30706.pdf Download (1MB)

Abstract

Dalam lapangan hukun perburuhan utamanya dale m sengketa perburuhan dipersyaratkan penyelesaian melalui musyarawarah atau perundingan. Perundingan ini lebih lanjut disebut mediasi, karena pengertian mediasi membawa penekanan tentang : siapa pihak ketiga, bagaimana peran pihak ketiga, teknik pengambilan keputusannya, pelaksanaan putusan serta hak dan kewajiban peserta perundingan. Meskipun semua tingkatan dalam penyelesaian perselisihan perburuhan yang dipersyaratkan dalam peraturan Derundang — undangan adalah melalui proses perundingan, akan tetapi sebenamya tahapan di tingkat perantaraan sebagaimana pasal 10 PerMenNaKer : Per -03/Men/1996 jika sampai pada tahapan penyelesaian adalah merupakan cara yang paling efektif dan efisien. Alasan pertimbangan yang mendasari hal ini tentunya proses yang cepat, murah, mempunyai kepastian pelaksanaan dan putusan dibuat para pihak sendiri. Sehingga baik pengusaha maupun buruh saling dapat memulai aktivitasnya yang lain. Namun peraturan ini telah dicabut.. Penyelesaian perselisihan antara pekerja dengan pengusaha yang diselesaikan melalui lembaga mediasi didalam putusannya lebih menekankan suatu kesepakatan yang saling menguntungkan ( Win –Win Solution ). Terhadap kesepakatan yang telah dilakukan penandatanganan yang selanjutnya wajib untuk didaftarkan ke Pengadilan Negeri akan melahirkan putusan yang berkekuatan hukum final dan mengikat para pihak. Konsekuensi bahwa para pihak dengan itiakad baik melaksanakan isi dari putusan yang menjadi kesepakatan itu. Namun terhadap putusan mediasi yang berkekuatan hukum final dan mengikat para pihak yang membuatnya, masih dapat dilakukan pembatalan terhadap putusan itu. Yakni sebagai altematif jika dirasa dalam putusan mediasi itu memang benar – benar dianggap mengandung unsur yang bertentangan dengan Undang - Undang. Konsekuensinya dari adanya pembatalan putusan mediasi adalah bahwa penyelesaian perselisihan antara buruh dengan pengusaha melalui lembaga mediasi yang seharusnya diselesaiakan dengan biaya ringan dan tidak memakan waktu yang lama cenderung menjadi berlarut – larut dan berkepanjangan yang justru membuat hubungan menjadi tidak kondusif lagi.

Actions (login required)

View Item