NOORVIANI SEPTYAWATY, 030215466 (2006) PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-septyawaty-2755-fh3120-k.pdf Download (281kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-septyawaty-2755-fh31206.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Penerapan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam tidak bertentangan dengan Hukum Pidana di Indonesia sebab berdasarkan pengaturan jenis sanksi dalam ketiga perbuatan pidana yang diatur dalam Qanun khususnya dikaitkan dengan Pasal 18 KUHP dan Pasal 30 KUHP sama sekali tidak menyimpang dari ketentuan yang mengatur secara umum tersebut. Selain itu apabila dilihat dari dasar hukum yang ada dalam Konstitusi Negara Indonesia antara lain diatur dalam UUD 1945 terutama Pasal 18B, UU Nomor 10 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 44 Tahun 1999 dan UU Nomor 18 tahun 2001 memberikan peluang yang sangat besar sebagai pembuka jalan bagi pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat di Bumi Serambi Mekah sehingga penerapan syariat islam di Aceh menjadi sesuatu yang tidak bertentangan dengan konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelaksanaan dari UU Nomor 18 Tahun 2001 diatur dalam Qanun di NAD yang dapat mengesampingkan peraturan perundangan yang lain dengan mengikuti asas lex special is derogat legi generali yaitu peraturan perundang¬undangan yang bersifat khusus mengalahkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum sehingga ketentuan KUHP yang bersifat umum dapat dikalahkan dengan peraturan yang lebih khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 103 KUHP. Peradilan Syariat Islam di Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah memilki kompetensi yang lebih luas yang didalamnya juga mencakup jinayah. Beberapa perkara jinayah yang diatur dalam Qanun tersebut bersifat menegaskan terhadap ketentuan KUHP yang tidak mengaturnya secara tegas. Dengan lahirnya Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, maka lembaga peradilan agama yang telah ada sebelumnya telah melebur ke dalam lembaga peradilan Syariat Islam sehingga tidak ada dualisme peradilan Agama di Aceh yang mana peraturan tersebut didukung pula dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang mengakui adanya pengkhususan dalam Peradilan Agama yaitu Mahkamah Syar'iyah di NAD yang memiliki kewenangan yang lebih luas daripada peradilan agama yang ada di Indonesia.

Actions (login required)

View Item