DWI ADE ELISA, 030215447 (2007) KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENANGANI PERKARA EKONOMI SYARIAH MENURUT UU NOMOR 3 TAHUN 2006. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2007-elisadwiad-4658-fh5507-k.pdf Download (279kB)
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2007-elisadwiad-4658-fh5507-k.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Dengan diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak lagi dilakukan di Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum, tetapi melalui mekanisme di Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama. Pengalihan kewenangan ini merupakan implementasi dari diberlakukannya sistem satu atap terhadap badan peradilan di Indonesia. Pemberlakuan sistem satu atap ini bertujuan untuk mewujudkan badan peradilan yang berwibawa dan mandiri. Selain itu, penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama ini juga bertujuan agar perkara-perkara ekonomi syariah dapat diselesaikan secara Islami, mengingat bahwa selama ini proses penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri yang tentu saja tidak didasarkan hukum Islam. Walaupun demikian masih tetap terbuka kemungkinan untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah nasional (Basyarnas). Pemberlakuan UU Nomor 3 Tahun 2006 ini memang merupakan langkah yang sangat berarti bagi perkembangan badan Peradilan Agama khususnya Pengadilan Agama. Mengingat selama ini stigma masyarakat terhadap Pengadilan Agama hanyalah merupakan tempat untuk orang-orang yang ingin bercerai saja. Tetapi perlu diingat pula bahwa UU Nomor 3 Tahun 2006 ini juga memiliki banyak kekurangan untuk dapat dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat. Kekurangan tersebut diantaranya adalah mengenai kesiapan para hakim Pengadilan Agama, belum adanya kompilasi hukum ekonomi syariah, belum adanya hukum acara untuk sengketa ekonomi syariah, serta adanya beberapa pasal yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Kekurangan-kekurangan ini yang akan mengahambat penerapan UU Nomor 3 Tahun 2006 secara efektif. Faktor-faktor ini harus diperhatikan secara serius karena jika tidak maka bisa jadi keberadaan UU Nomor 3 Tahun 2006 ini tidak ada artinya sama sekali dalam arti tidak ada perubahan yang signifikan dalam perubahan kewenangan Pengadilan Agama.

Actions (login required)

View Item