DWI ASTO PRISTIONO, 039710209
(2008)
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN TEMBAGA : STUDI KASUS KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN FREEPORT.
Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Kontrak Karya merupakan Kontrak Investasi pada bidang pertambangan, bentuknya identik dengan bentuk conssesi (yang dibuat kolonial Belanda) yang dihilangkan adalah unsur kepemilikan hak atas tanah (artinya setelah selesai masa kontrak tanah dikembalikan pads negara). Kontrak Karya memiliki bentuk dasar kontrak Konsesioner — dalam kontrak pertarnbangan internasional.Kontrak ini kurang tepat bila dikatakan kontrak jasa pengerjaan tambang oleh kontraktor, karena umumnya kontraktor mendapat fee lebih sedikit dibanding pemilik.
Kedudukan hukum pemerintah hanya sebagai fasilitator atau administratur suatu teritorial bagi Freeport sebagai investor (owner pengusahaan pertambangan — sekaligus sebagai pemilik bahan galian setelah royalti ) — bukan sekedar kontraktor.
Kontrak Karya ini bersifat sangat penting karena dianggap sebagai primadona untuk menarik investasi asing pada awal pemerintahan orde baru, dengan konsep berasal Bari pihak asing (mitra kontrak) setelah ditolaknya konsep production sharing.
Dan kontrak yang dibuat didapatkan adanya substansi yang potensiil merugikan pemerintah terkait kepentingan nasional:
Sumberdaya alam tidak dianggap sebagai barang modal, berimplikasi pemerintah hanya penguasa teritorial dengan rezim pajaknya yang berakibat:
Kepemilikan usaha bukan ditangan pemerintah (nasional)
Kendali manajememen bukan ditangan pemerintah (nasional)
Hal ini berimplikasi kecilnya fungsi kontrol pemerintah terhadap perolehan harga terbaik (mengingat harga ditentukan demand dan suplai pasar sehingga pengaturan kebijakan volume produksi hasil tambang ini bersifat strategis oleh karena itu pemerintah sebaiknya memegang kendali usaha), dikarenakan lemahnya posisi hukum pemerintah dimana pemerintah sebagai wasit justru harus tunduk pada pihak ketiga (arbitrase)
Pembagian keuntungan relatif kecil (royalti, dll) hal ini berimplikasi Negara Indonesia akan dihadapkan pada kondisi neraca perdagangan yang tidak seimbang (negatif) secara langsung manakala kontak ditandatangani (capital inflow lebih kecil capital outflow)
Obyek Pertambangan Tembaga mengandung unsur emas dalam kontrak dianggap sebagai unsur minor (ditunjukkan dengan prosentase royalti yang begitu kecil), sedangkan emas dengan volume yang begitu besar (cadangan emas tunggal terbesar didunia) dapat membantu cadangan devisa negara (emas merupakan alat tukar yang tahan inflasi)
Upaya hukum apabila terjadi sengketa antara pemerintah dan pihak Freeport berdasar klausula konsiliasi dan arbitrase harus mengutamakan perundingan damai dan bila belum dapat disepakati dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagai alternatif terakhir. Namun dipandang dari sudut hukum Internasional ada sengketa tertentu yang bukan merupakan kewenangan dari arbitrase, sehingga di mungkinkan penyelesaian melalui peradilan umum (Indonesia). Sengketa menyangkut kewenangan para pihak, legalitas kontrak, kepatutan kontrak, substansi yang melanggar hukum diselesaikan melalui peradilan umum. Sedangkan perbuatan melanggar hukum dapat melalui arbitrase bila diajukan oleh lawan pihak, tetapi bila diajukan oleh masyarakat (perorangan, lembaga, atau class action) yang dirugikan melalui peradilan umum.
Actions (login required)
 |
View Item |
