TATIT LELY WARDHANI, 03015714 (2008) PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERHADAP TANAH WAKAF. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-wardhanita-7894-fh3108.pdf Download (467kB)
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-wardhanita-7894-fh3108.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Peruntukan tanah wakaf pads dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan setelah diikrarkan oleh Wakif, tetapi setelah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 11 maka peruntukan tanah wakaf hanya dapat dilakukan perubahan fungsi jika sudah tidak sesuai lagi seperti yang diikrarkan oleh Wakif dan yang kedua perubahan fungsi peruntukan tanah wakaf dapat berubah jika untuk kepentingan umum. Karena dalam hal ini pihak yang memerlukan tanah adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah dimana dalam kegiatan pembangunannya untuk kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat. Dalam pemberian ganti rugi terhadap tanah yang terkena Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW) oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah menurut Pasal 17 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kapentingan Umum menjelaskan bahwa Pemberian ganti rugi terhadap tanah wakaf diberikan dengan tanah danlatau bangunan danlatau fasilitas lainnya dengan nilai paling kurang sama dengan harta benda wakaf yang telah dilepaskan. Yang mana pemberian ganti rugi tersebut diserahkan langsung oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah selaku pihak yang memerlukan tanah kepada Nadzir tersebut. Nilai ganti rugi yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk tanah wakaf tersebut lain dengan hak atas tanah yang lain, hal tersebut terjadi karena tanah wakaf merupakan tanah yang bersifat social.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK FH 31/08 War p
Uncontrolled Keywords:	LAND TENURE � LAW AD LEGISLATION
Subjects:	K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM TATIT LELY WARDHANI, 03015714 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Urip Santoso, SH., MH UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Deby Felnia
Date Deposited:	14 Nov 2008 12:00
Last Modified:	28 Oct 2016 22:43
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11116
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item