ANISAH YEKA FINDRIASWARY, 030315736 (2008) PENGATURAN SANKSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-findriaswa-8161-fh1880-k.pdf Download (45kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-findriaswa-7945-fh18808.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Adanya sanksi pidana tambahan dalam Pasal 74 berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum membuat sanksi tersebut seolah menjadi tumpang tindih dengan sanksi administrasi. Sebab, berdasarkan sifatnya, sanksi pidana ditujukan kepada pelaku pelanggaran, sedangkan sanksi tersebut ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya. Di sini tampak bahwa terdapat cacat yuridis dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 atas pengenaan sanksinya. Undang-undang Penataan Ruang ini mengatur bahwa musyawarah untuk mufakat merupakan penyelesaian sengketa penataan ruang tahap pertama. Bila tidak memperoleh kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh penyelesaian melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Namun tidak dijelaskan mengenai adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang terkena sanksi.

Actions (login required)

View Item