RENI SUSANTI, 030416071 (2008) PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK ATAS DIKELUARKANNYA SKPLB SEBAGAI SYARAT PENGKREDITAN FISKAL LUAR NEGERI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-susantiren-8162-fh1910-k.pdf Download (44kB)
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-susantiren-7946-fh19108.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Fiskal Luar Negeri merupakan pajak yang harus dibayar oleh setiap orang yang hedak bepergian ke luar negeri, namun terhadap orang-orang tertentu pembayaran FLN tersebut dikeculikan dengan pemberian SKBFLN. FLN merupakan angsuran pajak, oleh karena itu dapat dikreditkan terhadap tagihan Pajak Penghasilan terutang pada tahun berjalan. Namun untuk dapat melakukan pengkreditan FLN Wajib Pajak diwajibkan memiliki NPWP hal ini berkaitan dengan SPT tahunan yang menjadi dasar penentuan kewajiban perpajakan maupun kelebihan atas pembayaran pajak. Dapat dikatakan bahwa syarat mutlak untuk mengajukan pengkreditan FLN adalah memiliki NPWP. Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar kepada Direktur Jenderal Pajak. SKPLB inilah yang selanjutnya dijadikan dasar untuk meminta pengkreditan FLN. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Wajib Pajak meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif Perlindungan hukum preventif diimplementasikan dalam Peran Serta Masyarakan, penerapan self assessment system maupun dilakukan dengan menggunakan upaya hukum yang tersedia yaitu dengan mengajukan Keberatan. Sedangkan perlindungan hukum represif tercermin dalam uapaya hukum Banding, Peninjauan Kembali (PK) maupun dengan mengajukan gugatan terhadap putusan Direktur Jenderal Pajak atas

Actions (login required)

View Item