SOFIYA ANNURADHA, 030416043 (2008) PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-annuradhas-8199-fh2510-k.pdf Download (38kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-annuradhas-7988-fh25108.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kewajiban pelaporan baik bagi Penyedia Jasa Keuangan atas laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Tunai, serta bagi setiap orang yang melakukan pembawaan uang tunai rupiah dengan jumlah tertentu melalui Dirjen Bea dan Cukai merupakan pelaksanaan sistem pencegahan dan penegakan pencucian uang dengan cara mengejar harta kekayaan hasil tindak pidana. Tetapi, undang-undang masih belum cukup memberikan pengertian yang jelas mengenai pihak yang dikenai kewajiban pelaporan dan obyek pelaporannya. Perlindungan khusus bagi pelapor yang diberikan oleh undang-undang merupakan konsekuensi atas pemberian kewajiban pelaporan agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaporan. Apabila dikaitkan dengan Undang-undang No.13 Tahun 2006 sebagai lex generalisnya, Undang¬undang No.15 Tahun 2002 jo Undang-undang No.25 Tahun 2003 lebih memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor, karena memberikan hak perlindungan khusus yang sama antara pelapor dengan saksi. Tetapi Undang-undang No.15 Tahun 2002 jo Undang-undang No.25 Tahun 2003 tidak mengatur siapa saja pihak yang mendapatkan perlindungan khusus, yakni hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003 dan pemberian perlindungan khusus tersebut seolah-olah menjadikan Pelapor sebagai pihak yang kebal akan hukum.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK FH 251 08 Ann p
Uncontrolled Keywords:	MONEY LOUNDERING; MONEY - LAW AND LEGISLATION - CRIMINAL PROVISIONS
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM SOFIYA ANNURADHA, 030416043 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H, M.Hum. UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Deby Felnia
Date Deposited:	21 Nov 2008 12:00
Last Modified:	28 Oct 2016 17:29
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11142
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item