Fahriza Nadiastari, '- (2021) Predatory Pricing Pelaku Usaha Retail Sepatu Melalui Instagram Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (HALAMAN DEPAN) 1 HALAMAN DEPAN.pdf Download (299kB)
	Text (ABSTRAK) 2 ABSTRAK.pdf Download (48kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3 DAFTAR ISI.pdf Download (139kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 4 BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (196kB)
	Text (BAB II) 5 BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6 BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (210kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7 BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (47kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8 DAFTAR BACAAN.pdf Download (127kB)
	Text (KESEDIAAN PUBLIKASI) KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB) | Request a copy

Abstract

Predatory Pricing oleh Pelaku Usaha Retail Sepatu melalui Instagram memerlukan adanya kajian lebih lanjut berdasarkan perspektif Hukum Persaingan Usaha. Berbeda dengan pasar konvensional pada umumnya, Instagram sebagai two-sided market memiliki sistem penetapan harga yang berbeda. Selain hal itu, terdapat pengecualian bisnis yang diatur dalam Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1999. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini didasarkan pada dua rumusan masalah, yaitu (1) apakah Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 dapat diberlakukan untuk dugaan predatory pricing terhadap pelaku usaha retail sepatu melalui Instagram dan (2) apakah pelaku usaha retail sepatu melalui Instagram termasuk dalam pengecualian bisnis yang diatur pada Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 yang mengatur terkait predatory pricing dapat diberlakukan pada pelaku usaha retail sepatu melalui Instagram yang menetapkan harga predatory dan (2) pelaku usaha retail sepatu melalui Instagram dapat masuk kedalam klasifikasi usaha kecil dan dikecualikan dari ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 dikarenakan dalam peraturan terbaru, rentang nominal klasifikasi usaha kecil diperluas dan diperbesar

Actions (login required)

View Item