Donald Hamonangan Siregar, '- (2021) Peran KPPU Dalam Penyelesaian Perkara Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (HALAMAN DEPAN) 1 HALAMAN DEPAN.pdf Download (322kB)
	Text (ABSTRAK) 2 ABSTRAK.pdf Download (16kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3 DAFTAR ISI.pdf Download (22kB)
	Text (BAB I) 4 BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (159kB)
	Text (BAB II) 5 BAB II KEWENANGAN KPPU DALAM MERGER, AKUISISI DAN KONSILIDASI.pdf Restricted to Registered users only Download (279kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6 BAB III UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN KPPU DALAM PERKARA PELANGGARAN MERGER, AKUISISI DAN KONSILIDASI UNTUK MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM.pdf Restricted to Registered users only Download (290kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7 BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (127kB) | Request a copy
	Text (BAHAN BACAAN) 8 BAHAN BACAAN.pdf Download (229kB)
	Text (KESEDIAAN PUBLIKASI) KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB) | Request a copy

Abstract

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan komersial yang dilakukan oleh entitas komersial yang saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan. Kegiatan ekonomi tersebut memungkinkan para pelaku ekonomi untuk bersaing memperebutkan keunggulan tersebut. Merger, akuisisi, dan konsolidasi merupakan tindakan badan usaha agar kegiatan usahanya lebih efisien dan efektif. Tidak dapat disangkal bahwa merger, akuisisi, dan konsolidasi terkadang memiliki konsekuensi positif dan negatif. Kegiatan merger, akuisisi, dan konsolidasi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merugikan para pihak. Negara harus melindungi persaingan usaha ini dengan membuat peraturan dan mendirikan institusi dengan kekuasaan untuk memantau dan menegakkan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan dalam konteks persaingan usaha. Keberadaan KPPU yang dibentuk Indonesia diharapkan dapat mendorong persaingan usaha antar sektor usaha dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua sektor usaha tanpa diskriminasi. Persaingan usaha yang sehat seharusnya memungkinkan pelaku usaha untuk bersaing secara kreatif dan berinovasi untuk meningkatkan efisiensi kegiatan ekonominya. Adanya persaingan perdagangan yang sehat juga mendorong berkembangnya negara agar lebih baik. KPPU harus menjadi organisasi yang bertanggung jawab atas produktivitas dan persaingan usaha yang sehat dan terkendali. Masih banyak kejahatan korporasi yang merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah. Sebagai pengawas penegakan hukum dan persaingan usaha Indonesia, KPPU harus menjamin kepastian hukum dalam persaingan usaha.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH.212/21 Sir p
Uncontrolled Keywords:	Pelaku Usaha, Tindakan merger, akuisisi dan konsolidasi, Persaingan Usaha, Kewenangan KPPU, Penegakan Hukum, Kepastian Hukum
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7340-7512 Commercial law
Divisions:	03. Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM Donald Hamonangan Siregar, '- NIM031811133198
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Sinar Aju Wulandari, '- NIDN0017127103
Depositing User:	Guruh Haris Raputra, S.Sos., M.M.
Date Deposited:	18 Oct 2021 07:26
Last Modified:	18 Oct 2021 07:26
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/111434
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item