Felice Natania Safira, '- (2021) Regulasi Pencegahan Rush Money Pada Lembaga Keuangan Bank Untuk Menjaga Stabilitas Perekonomian Nasional. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (HALAMAN DEPAN) 1 HALAMAN DEPAN.pdf Download (388kB)
	Text (ABSTRAK) 2 ABSTRAK.pdf Download (79kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3 DAFTAR ISI.pdf Download (104kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 4 BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (158kB)
	Text (BAB II) 5 BAB II KEBIJAKAN PREVENTIF DARI LEMBAGA KEUANGAN BANK DALAM MENGHINDARI TERJADINYA RUSH MONEY TERHADAP STABILITAS PEREKONOMIAN NASIONAL.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6 BAB III KEBIJAKAN MONETER DALAM PENCEGAHAN RUSH MONEY PADA LEMBAGA KEUANGAN BANK DI INDONESIA.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7 BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (53kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8 DAFTAR BACAAN.pdf Download (129kB)
	Text (KESEDIAAN PUBLIKASI) KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (174kB) | Request a copy

Abstract

Video on demand (VOD) merupakan sistem yang memungkinkan pengguna untuk dapat memilih dan menonton video yang ingin diakses dari penyedia layanan di internet sebagai bagian dari sistem interaktif. Pada umumnya, layanan VOD tidak dapat berdiri sendiri karena memerlukan layanan akses internet yang disediakan oleh penyedia layanan internet. Berkaitan dengan hal ini, PT Telekomunikasi Indonesia dan PT Telekomunikasi Seluler diduga telah melakukan praktik diskriminasi dengan cara melakukan pemblokiran penyediaan layanan akses internet melalui jaringan telekomunikasi (fixed broadband dan mobile broadband) untuk layanan jasa subscription video on demand (SVOD) yaitu Netlix di seluruh Indonesia. Pemblokiran ini menyebabkan konsumen tidak dapat mengakses Netflix melalui kedua jaringan tersebut sehingga merugikan pihak Netflix. Dugaan ini terus bergulir hingga tercapai Putusan Komisi Nomor 08/KPPU-I/2020 yang memutuskan bahwa Para Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran dalam Pasal 19 hurud d UU Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikasi perilaku diskriminasi oleh PT Telekomunikasi Indonesia dan PT Telekomunikasi Seluler terhadap Netflix terkait pemblokiran akses layanan internet dan ratio decidendi Majelis Komisi dalam Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi antara pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).

Actions (login required)

View Item