Ika Syafitri, '- (2021) Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Di Bidang Lingkungan Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (HALAMAN DEPAN) 1 HALAMAN DEPAN.pdf Download (282kB)
	Text (ABSTRAK) 2 ABSTRAK.pdf Download (94kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3 DAFTAR ISI.pdf Download (48kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 4 BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (149kB)
	Text (BAB II) 5 BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6 BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (210kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7 BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (32kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8 DAFTAR BACAAN.pdf Download (106kB)
	Text (KESEDIAAN PUBLIKASI) KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (26kB) | Request a copy

Abstract

Judul skripsi ini adalah “Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan di Bidang Lingkungan dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja” yang menggunakan metode penelitian hukum doktrinal (doctrinal research) dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Skripsi ini memfokuskan pembahasan terkait rumusan masalah 1) Karakteristik izin lingkungan dan persetujuan lingkungan.2) Sanksi administratif terhadap pelanggaran perizinan di bidang lingkungan dengan berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diundangkan sebagai upaya pemerintah untuk menyerap tenaga kerja seluas-luasnya dengan meningkatkan investasi. Salah satu strategi untuk meningkatkan investasi tersebut adalah dengan penyederhanaan proses perizinan. UU No. 11 Tahun 2020 mengubah, menghapus serta menambahkan beberapa ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu diantaranya yaitu terkait perubahan nomenklatur izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Selain itu, perubahan terkait ketentuan sanksi administratif terhadap pelanggaran perizinan lingkungan. Bahwa dalam perubahan Pasal 76 UU No. 32 Tahun 2009 dinyatakan sanksi administratif tidak dikenakan terhadap pelanggaran persetujuan lingkungan melainkan terhadap pelanggaran perizinan berusaha. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tidak merubah substansi, tujuan serta fungsi perizinan di bidang lingkungan. Namun demikian, perubahan ketentuan sanksi administratif berkaitan dengan pelanggaran perizinan lingkungan dalam UU No. 11 Tahun 2020 memperkuat sanksi administratif yang telah ada sebelumnya.

Actions (login required)

View Item