Melati Ayu Pusparani, '- (2021) Perlindungan Hukum Bagi Anggota Terhadap Praktik Skema Piramida Bermotif Sistem Penjualan Langsung (Studi Kasus PT KAM AND KAM Melalui Aplikasi Memiles). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (HALAMAN DEPAN) 1 HALAMAN DEPAN.pdf Download (259kB)
	Text (ABSTRAK) 2 ABSTRAK.pdf Download (20kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3 DAFTAR ISI.pdf Download (159kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 4 BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (269kB)
	Text (BAB II) 5 BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (669kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6 BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (348kB) | Request a copy
	Text (BAB IV PENUTUP) 7 BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (66kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (217kB)
	Text (KESEDIAAN PUBLIKASI) KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (131kB) | Request a copy

Abstract

Landasan ide dari penulisan ini bertolak dari pemikiran akan pentingnya mengetahui perlindungan hukum bagi anggota dalam kegiatan sistem penjualan langsung di tengah era digital ini. Berbagai macam bentuk business model yang dijalankan dengan sistem penjualan langsung sangat rentan digunakan menjadi media untuk menjalankan praktik ilegal skema piramida yang dilarang oleh Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akan perbedaan keduanya serta kedudukan hukum para pihak dalam kegiatan usaha dengan sistem penjualan langsung menurut Undang-Undang, serta upaya hukum keperdataan yang dapat dilakukan oleh korban yang dirugikan dalam praktik skema piramida yang dijalankan dengan sistem penjualan langsung dengan melakukan pendekatan terhadap kasus terkait. Skema piramida dan sistem penjualan langsung pada praktiknya sangat sulit untuk dibedakan karena keduanya memiliki kesamaan karakteristik, sehingga kerap kali masyarakat awam yang tidak memahami akan perbedaan keduanya terkecoh dan dirugikan akan modus operandi ini. Perusahaan pelaku praktik skema piramida kerap kali menargetkan masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah di Indonesia untuk menjalankan modus operandinya, hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat literasi masyarakat di beberapa daerah di Indonesia serta masyarakat yang kerap kali tergiur akan tawaran return yang besar dalam waktu yang singkat. Di era digital ini media yang digunakan dalam menjalankan praktik skema piramida sudah merambat ke sektor jasa dimana hal ini secara spesifik belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Isu hukum ini akan berpotensi membuka pintu masuk bagi kasus-kasus praktik skema piramida serupa di Indonesia. Penulisan ini akan mengkaji kedudukan hukum serta perlindungan hukum bagi anggota yang terlibat dalam praktik skema piramida yang dilarang oleh Undang-Undang berkedok sistem penjualan langsung yang sah dan diatur dalam Undang-Undang, baik melalui upaya hukum keperdataan maupun upaya hukum perlindungan konsumen.

Actions (login required)

View Item