ESTY NIDIANTI, 030610031 (2010) PROSEDUR PAJAK PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-nidianties-14981-fh.139--p.pdf Download (175kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-nidianties-14981-fh.139--p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

PPh Pasal 21 merupakan salah satu pelaksanaan pemajakan yang dilakukan dengan sistem pemotongan/pemungutan oleh pihak lain. Pemotongan/pemungutan oleh pihak lain tersebut merupakan pembayaran di muka atau pendahuluan atas PPh yang terutang akhir tahun pajak. PPh Pasal 21 terhadap penghasilan Pegawai Negeri Sipil berupa Gaji maupun tunjangan-tunjangan terkait dengan gaji yang berasal dari APBN/APBD, ditanggung pemerintah sebagai pemberi kerja. Sedangkan penghasilan selain gaji yang bersifat tidak tetap seperti honorarium, tunjangan hari raya dan imbalan sejenis lainnya yang diterima Pegawai Negeri Sipil dikenakan PPh Final Pasal 21 sebesar 15% dari penghasilan bruto. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan yakni PPh Pasal 21 yang telah dipotong tidak disetorkan ke kas negara, sehingga perlu pengawasan secara intensif agar pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 dapat berjalan efektif. Kata kunci : PPh, Pasal 21, Pegawai Negeri Sipil

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK 2 FH. 139/10 Nid p
Uncontrolled Keywords:	INCOME TAX
Subjects:	H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ4629-4830 Income tax K Law > K Law (General)
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM ESTY NIDIANTI, 030610031 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor HERINI SITI AISYAH, Rr., S.H., M.H. UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Deby Felnia
Date Deposited:	12 Apr 2011 12:00
Last Modified:	28 Oct 2016 21:41
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11185
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item