HALELUYA EMANUELA P.K.D, 030610010 (2010) PERBANDINGAN PROSEDUR LITIGASI PERKARA PERSAINGAN USAHA DI AMERIKA SERIKAT DAN DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-emanuelaha-17967-fh.142--k.pdf Download (506kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-emanuelaha-14985-fh.142--p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Persaingan Usaha menjadi hal yang umum terjadi pada suatu kegiatan perekonomian suatu negara, karenanya Persaingan Usaha menjadi faktor penentu perekonomian negara yang bersangkutan. Pentingnya Persaingan Usaha membuat negara- negara di dunia membuat pengaturan khusus baik dalam bentuk perundang- undangan maupun Lembaga pengawasnya. Indonesia sendiri dalam hal ini memiliki Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai peraturan perundangundangan yang mengatur secara terperinci terkait Persaingan Usaha yang Sehat. Selain peraturan perundang- undangan tersebut, Indonesia juga memiliki Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang tugasnya mengawasi segala bentuk kegiatan terkait Persaingan Usaha. KPPU dalam menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki wewenang salah satunya untuk menangani perkara Persaingan Usaha atau biasa disebut dengan prosedur Litigasi perkara Persaingan Usaha, yang diatur pada Pasal 38 sampai Pasal 46. Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut KPPU berwenang menangani mulai dari Laporan maupun melakukan Monitoring terhadap Pelaku Usaha terkait dugaan pelanggaran Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 sampai pada Sidang Majelis Komisi. Pada perkembangannya KPPU sebagai Lembaga yang tergolong belum lama berdiri disbanding dengan negara- negara lain yang sudah terlebih dahulu mengatur mengenai Persaingan Usaha, perlu untuk melakukan pembelajaran salah satunya terkait prosedur Litigasi perkara Persaingan Usaha. Atas dasar hal di atas, maka penulis melakukan studi perbandingan terkait prosedur Litigasi perkara Persaingan Usaha di Indonesia dan di Amerika Serikat, mengingat Amerika Serikat merupakan salah satu negara pencetus diadakannya pengaturan terkait Persaingan Usaha. Amerika Serikat sendiri memiliki 2 (dua) Lembaga yang khusus mengawasi segala hal terkait Persaingan Usaha yaitu United State Department of Justice (USDOJ-AD) dan The Federal Trade Commission (FTC), dimana kedua Lembaga tersebut sama- sama tunduk pada Undang- Undang Persaingan Usaha Amerika yang terdiri atas The Sherman Act (1890) dan The Clayton Act (1914). Kedua Lembaga tersebut memiliki wewenang yang berbeda, USDOJ memiliki wewenang penanganan perkara jika menerima pelimpahan perkara dari Pengadilan Federal atau FTC, sedangkan FTC sama halnya dengan KPPU mulai memroses perkara sejak diterimanya Pengaduan atau setelah menjalankan Monitoring Pelaku Usaha. Melalui perbandingan prosedur Litigasi tersebut, diharapkan dapat ditemuinya beberapa persamaan maupun perbedaan yang dapat dijadikan pembelajaran atau bahan pertimbangan bagi KPPU terkait pengaturan penanganan perkara berdasarkan peraturan perundang- undangan yang ada. Hal ini nantinya dapat membantu KPPU dalam mencapai tujuan utamanya secara optimal, yaitu menciptakan iklim Persaingan Usaha yang Sehat demi terciptanya Perekonomian yang baik dan efisien.

Actions (login required)

View Item