ALINA NURUL PAWITRASARI, 030610227 (2010) PAKTA INTEGRITAS PADA KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-pawitrasar-17969-fh.143--k.pdf Download (448kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-pawitrasar-14987-fh.143--p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kontrak pengadaan barang dan jasa baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara merupakan suatu kegiatan rutin (routine practice) dalam rangka menunjang peningkatan produktivitas instansi yang bersangkutan. Dasar hukum dilaksanakannya kegiatan pengadaan barang dan jasa seharusnya berlaku Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Namun ruang lingkup berlakunya Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ini adalah apabila kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut pembiayaannya baik sebagian maupun seluruhnya dibebankan kepada APBN / APBD. Selain itu dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara bahwa modal dari suatu Badan Usaha Milik Negara merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sehingga menjadi suatu kewajiban bagi direksi yang bersangkutan untuk membuat suatu SOP ( Standard Operating and Procedure ) dalam rangka kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi masing-masing Badan Usaha Milik Negara. Begitu pula dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansinya mengacu pada Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor : PER.06/IP.03/P.III-2007 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan / atau Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III. Kontrak pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Usaha Milik Negara harus disertai dengan suatu Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh para pihak sebelum memulai kegiatan pengadaan barang dan jasa. Pakta Integritas merupakan suatu pernyataan kesanggupan bahwa para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa tidak akan melakukan tindakan korupsi, kolusi , maupun nepotisme. Pakta Integritas merupakan salah satu terobosan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi maupun nepotisme yang berpotensi terjadi dalam setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa. Sehingga kewajiban moral para pihak yang terlibat akan diikat dalam Pakta Integritas ini. Oleh karena Pakta Integritas hanyalah merupakan suatu kewajiban moral ( moral obligation ) maka apabila terjadi pelanggaran atas Pakta Integritas maka akan dikenakan sansi sebatas sanksi moral saja, salah satu contohnya dengan dilakukan black list terhadap peserta tender. Namun meskipun kekuatan Pakta Integritas hanya sebagai pengikat moral para pihak, bukan berarti diabaikan dan tidak dipatuhi oleh para pihak. Karena kembali lagi bahwa dalam kegiatan bisnis untuk membangun dan menjaga reputasi yang dibangun merupakan hal yang tidak mudah. Sehingga dengan dipatuhinya Pakta Integritas ini akan membawa dampak yang positif terhadap penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang dan / atau jasa yaitu bersifat transparan dan akuntabel. Kata Kunci : Pakta Integritas , Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dan Badan Usaha Milik Negara

Actions (login required)

View Item