Dyah Ayu Kusumawardhani, 03071005 (2011) KEDUDUKAN HUKUM NASABAH DENGAN BANK DALAM PEMBUKAAN SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI (SKBDN). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-kusumaward-15758-fh.31-11-k.pdf Download (188kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-kusumaward-15758-fh.31-11-k.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Transaksi perdagangan dalam negeri dengan cara pembayaran melalui SKBDN, berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/6/PBI/2003 tentang Surat Berdokumen Dalam Negeri. Peraturan Bank Indonesia ini merupakan produk hukum yang wajib diikuti oleh perbankan dalam rangka melaksanakan SKBDN. Pembukaan SKBDN merupakan tindak lanjut dari kontrak jual beli yang terjadi antara pembeli dengan penjual. Hak penjual yaitu untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli. Hak tersebut akan didapatkan penjual apabila memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang yang menjadi obyek perjanjian kepada pembeli. Dalam hal cara pembayarannya disepakati menggunakan SKBDN, maka bank penerbit SKBDN memiliki peran yang strategis sebagai perantara dalam pemenuhan kewajiban masing-masing pihak. Bagi penjual, bank akan menjamin bahwa kewajiban pembayaran pasti akan dilakukan apabila penjual mampu memenuhi persyaratan dokumen dalam SKBDN. Dan bagi pembeli, bank tidak akan membayarkan dana yang telah diserahkan pembeli kepada bank penerbit, apabila bank belum dapat memastikan bahwa dokumen-dokumen sebagai bukti pengangkutan barang telah sesuai dengan persyaratan dalam SKBDN. Hubungan hukum antara pemohon dan bank penerbit didasarkan pada kontrak yang dinamakan permintaan pembukaan SKBDN, yang mana merupakan realisasi dari cara pembayaran sebagaimana diatur dalam kontrak jual beli, sehingga inti SKBDN berasal dari kontrak jual beli yang telah disepakati sebelumnya oleh pembeli dan penjual. Namun SKBDN merupakan kontrak yang terpisah dari kontrak penjualan atau kontrak lainnya yang menjadi dasar dari penerbitan SKBDN. Penerbitan SKBDN merupakan jasa layanan yang diberikan kepada nasabah-nasabahnya, sehingga hubungan hukum antara nasabah dengan bank tersebut adalah bersifat campuran antara perjanjian melakukan pekerjaan yang berdasar Pasal 1601 BW dan pemberian kuasa berdasar pada Pasal 1792 BW. Dengan diterbitkannya SKBDN yang merupakan jasa atau fasilitas dari bank, maka bank berada dibawah instruksi dari nasabah untuk melakukan suatu pekerjaan yaitu bank berkewajiban membayarkan dana yang disetor nasabah kepada penerima. Kewenangan bank penerbit untuk dapat melakukan perbuatan hukum atas nama pemohon, berdasarkan pada perjanjian pemberian kuasa yang diberikan oleh pemohon kepada bank. Untuk dapat membuka SKBDN, bank mewajibkan kepada pemohon SKBDN untuk menyetorkan jaminan dana senilai dari SKBDN yang akan dibuka. Apabila pemohon tidak mampu untuk memenuhi kewajiban setor jaminan tersebut, bank dapat memberikan kredit kepada pemohon yang dituangkan dalam perjanjian kredit, agar pemohon dapat memenuhi persyaratan pembukaan SKBDN tersebut. Perjanjian kredit yang mengiringi perjanjian pembukaan SKBDN ini, dapat dilangsungkan asalkan memenuhi kata sepakat oleh para pihak sesuai dengan Pasal 1320 BW. Kata Kunci : Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri - Hubungan Hukum - Mekanisme Penerbitan

Actions (login required)

View Item