Restu Kusuma Wardhana, 030415881 (2011) Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak ( Pengusaha Rokok ) Terhadap Surat ketetapan Pajak Daerah Tentang Pajak Rokok. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-wardhanare-18950-fh.36-11-k.pdf Download (408kB) | Preview
	Text (FULLTREXT) gdlhub-gdl-s1-2011-wardhanare-15761-fh.36-11-p.pdf Restricted to Registered users only Download (546kB) | Request a copy

Abstract

Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah sehingga terdapat perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah serta adanya pemberian diskresi (keleluasaan) dalam penerapan tarif. Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah Cukai Rokok. Sedangkan tarif Pajak Rokok ditetapkan secara definitif di dalam undang-undang dengan maksud agar pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara beban cukai yang harus dipikul oleh industri rokok dengan kebutuhan fiskal nasional dan daerah. Penerimaan Pajak Rokok sebagian dialokasikan untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum mengenai cukai. Dasar penggunaan pajak rokok adalah, cukai yang ditetapkan pemerintah terhadap rokok, tarif pajak rokok disepakati 10% dari cukai rokok. Hasil penerimaan sebesar70% untuk kabupaten/kota dan 30% untuk provinsi. "Untuk itu baik bagian provinsi maupun kabupaten/kota wajib dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat berwenang. Wajib pajak dapat mengajukan surat keberatan kepada Gubernur sedangkan surat banding ditujukan kepada pengadilan pajak.

Actions (login required)

View Item