MUHAMAD WIDIAS WARA, 030710137 (2011) AKIBAT HUKUM PERUBAHAN KUASA PERTAMBANGAN MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI BIDANG MINERAL DAN BATU BARA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) bab I fix.docx - gdlhub-gdl-s1-2011-waramuhama-15789-fh.41-11-a.pdf Download (168kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-waramuhama-15789-fh.41-11-a.pdf Restricted to Registered users only Download (644kB) | Request a copy

Abstract

Saat ini seiring dengan perkembangan zaman maka perkembangan dunia usaha dalam suatu negara tidak hanya terbatas pada investasi yang dilakukan oleh pemilik modal yang berasal dari dalam negeri tetapi juga dilakukan oleh pemilik modal yang berasal dari luar negeri. Di Indonesia terdapat berbagai bidang investasi yang dapat dijadikan sebagai bentuk lapangan usaha bagi para Investor. Bidang investasi yang akan di kaji dalam skripsi ini adalah investasi didalam bidang pertambangan Batu Bara. Sejak diundangkannya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Undang – Undang Nomor 11 tahun 1967 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, sehingga pada saat ini apabila terdapat pihak yang akan melakukan atau membuka usaha pada bidang investasi pertambangan mineral dan batu bara maka haruslah menganut pada ketentuan – ketentuan yang terdapat didalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Didalam melakukan investasi pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia, para investor baik yang berasal dari dalam dan luar negeri akan mengharapkan suatu tata aturan hukum yang mengatur secara jelas perihal investasi pertambangan, para investor sangatlah membutuhkan suatu payung hukum untuk memberikan kepastian hukum terhadap investasi yang akan mereka tanamkan, sehingga tanpa payung hukum yang jelas maka para investor pun akan berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia. Payung hukum ini sangat dibutuhkan oleh para investor agar dapat menjamin bahwa modal yang telah mereka tanamkan benar – benar dilindungi oleh hukum. Peraturan perundang – undangan pertambangan mineral dan batu bara yang baru diharapkan dapat mengikuti perkembangan zaman dan memenuhi semua kebutuhan para investor. Kebutuhan investor tersebut tidak hanya dalam hal kepastian hukum terhadap modal yang telah ditanamkannya tetapi juga dalam proses pendirian perusahaan hingga perusahaan tersebut dapat melaksanakan kegiatan usahanya. Dampak dari pembentukan suatu aturan hukum yang dapat mengakomodasi semua kepentingan baik kepentingan investor maupun kepentingan negara sebagai wakil dari seluruh Warga Negara Indonesia, maka proses perkembangan penanaman modal di Indonesia akan berjalan dengan baik, diharapkan dengan proses penanaman modal di Indonesia yang berkembang dengan baik maka lapangan usaha juga akan semakin terbuka dengan lebar yang nantinya akan berujung pada perkembangan perekenomian Negara Indonesia yang semakin pesat. Kata Kunci : Akibat Hukum, Izin Usaha Pertambangan, Kuasa Pertambangan

Actions (login required)

View Item