Lienny J Yuwono, 0307107175 (2011) EKSISTENSI PARATE EKSEKUSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) SKRIPSI - gdlhub-gdl-s1-2011-yuwonolien-15791-fh.44-11-e.pdf Download (149kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-yuwonolien-15791-fh.44-11-e.pdf Restricted to Registered users only Download (690kB) | Request a copy

Abstract

Dengan berkembangan perekonomian di Indonesia maka perjanjian kredit di Indonesia makin meningkat. Hal ini membawa akibat muncullah berbagai lembaga jaminan baru seperti hak tanggungan dan fidusia. Sebagai lembaga yang baru dibentuk keduanya memiliki keistimewaan dalam eksekusi obyek jaminannya. Keistimewaan tersebut berupa penyederhanaan pelunasan yang berupa parate eksekusi. Parate eksekusi sendiri dapat diartikan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh kreditur untuk menjual sendiri obyek jaminan apabila debitur wanprestasi dimana kewenangan tersebut lahir karena undang-undang atau perjanjian. Dewasa ini terdapat 4 (empat) lembaga jaminan yang dikenal di Indonesia yaitu gadai, hipotek, hak tanggungan dan fidusia. Keistimewaan penyederhanaan pelunasan dengan parate eksekusi terdapat pada keempat lembaga jaminan tersebut. Pembedaannya adalah kalau pada gadai, hak tanggungan dan fidusia lahir dari undang-undang sedangkan pada hipotek lahir berdasarkan perjanjian Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia parate eksekusi lahir berdasarkan undang-undang. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan lahirnya parate eksekusi dari undang-undang maka dalam perjanjian jaminan fidusia tidak diperlukan klausul kuasa menjual karena hak tersebut sudah ada tanpa perlu diperjanjikan. Dalam berbagai praktek pembuatan Akta Jaminan Fidusia selalu dalam salah satu pasalnya terdapat klausul kuasa menjual. Dalam akta notariil yang biasa disebut sebagai Akta Jaminan Fidusia juga terdapat klausul mengenai parate eksekusi. Hal ini menyebabkan kerancuan karena seolah-olah dengan adanya klausul ini parate eksekusi lahir berdasarkan undang-undang.

Actions (login required)

View Item