Mas'udah Ulfa Hariyani, 030710159 (2011) KEWENANGAN MENGESAMPINGKAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM OLEH JAKSA AGUNG DAN UPAYA MENGUJI KEABSAHANNYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-hariyanima-19123-fh.66-11-k.pdf Download (363kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-hariyanima-15914-fh.66-11-k.pdf Restricted to Registered users only Download (380kB) | Request a copy

Abstract

Kewenangan Mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan perwujudan asas oportunitas. Kewenangan ini merupakan kewenangan atribusi. Kewenangan ini dapat dilaksanakan berdasarkan alasan kepentingan umum yaitu kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Dalam menentukan kriteria kepentingan umum Jaksa Agung harus melaksanakan prosedur dengan benar yaitu dengan meminta pertimbangan dari lembaga tinggi negara yang terkait. Selanjutnya Jaksa Agung harus mengeluarkan surat keputusan atau penetapan yang salinannya diberikan kepada tersangka/terdakwa, hal ini dilakukan sebagai jaminan kepastian hukum bagi tersangka/terdakwa. Deponering tidak dapat diuji oleh Praperadilan, Upaya hukum biasa dan Upaya hukum luar biasa. Bentuk hukum keputusan deponering oleh Jaksa Agung adalah Keputusan yang dimaksud dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 karena memenuhi unsur KTUN dan tidak termasuk KTUN yang dikecualikan, sehingga pengujian keputusan deponering dapat dilakukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Pihak yang dapat mengajukan adalah Orang atau Badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN. Gugatan ini hanya berisi satu tuntutan pokok yaitu yang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Kata Kunci : Mengesanpingkan perkara – Jaksa Agung - Upaya Menguji

Actions (login required)

View Item