RIZKY AYU NATARIA EL CHIDTIAN, 030710192 (2011) KEWENANGAN PERADILAN UMUM ATAS GUGATAN WARGA NEGARA (CITIZEN LAW SUIT) TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KONVERSI MINYAK TANAH KE LPG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-chidtianri-19127-fh.62-11-k.pdf Download (366kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-noviantita-15917-fh.64-11-p.pdf Restricted to Registered users only Download (782kB) | Request a copy

Abstract

Pembayaran pajak oleh Wajib Pajak melalui fasilitas perbankan yaitu ATM masih merupakan hal baru dalam rangka pelayanan masyarakat oleh Pemerintah. Hal yang memudahkan masyarakat tentu bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada masalah yang timbul atas kemudahan tersebut. Wajib Pajak selaku subjek pajak memerlukan kepastian hukum dalam hal pembayaran PBB melalui ATM serta perlindungan hukum apabila timbul kesalahan atau kekeliruan atas kesalahan teknis dalam proses pembayaran PBB melalui ATM. Pembayaran PBB melalui ATM telah diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 371/PJ./2002 tentang Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Melalui Fasilitas Perbankan Elektronik. Perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam pembayaran PBB melalui ATM meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kata kunci : Pajak Bumi dan Bangunan- Pembayaran PBB - ATM

Actions (login required)

View Item