TRI PAMESTRI PUNGKASSANGADJI, 030516209 (2011) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN KESEHATAN (Studi Perwali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2009). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-sangadjitr-19151-fh.81-11-k.pdf Download (427kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-sangadjitr-15938-fh.81-11-p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Bagi warga miskin Indonesia yang tidak mendapatkan bantuan kesehatan dan perlindungan hukum,bentuk perlindungan hukum menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggitingginya. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan. Pelaksanaan sistem jaminan sosial dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal 20 UU No. 36 Tahun 2009. b. Bentuk perlindungan hukum bagi warga miskin Surabaya yang tidak mendapatkan bantuan kesehatan menurut Perwali No.16 Tahun 2009 tersebut ditujukan kepada warga masyarakat yang berkartu penduduk di Surabaya. Pelayanan kesehatan hanya untuk warga masyarakat yang beridentitas Surabaya adalah dibenarkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, karena anggaran pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin tersebut diambilkan dari APBD Kota Surabaya. Perwali No. 16 Tahun 2009 mempunyai kekuatan hukum, karena merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Daerah kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8); Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 10); Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang 55 Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11); Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana tercantum dalam Konsideran Bagian Mengingat Perwali No. 16 Tahun 2009.

Actions (login required)

View Item