PAHLEVI WITANTRA, 030710158 (2011) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-witantrapa-19162-fh.77-11-k.pdf Download (412kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-witantrapa-15944-fh.77-11-p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang baru berlaku tentunya banyak ketentuan-ketentuan baru yang belum dimengerti oleh masyarakat umum yang awam hukum. Perlu diberikan suatu penjelasan sistematis, apa saja perbuatan yang dilarang, bagaimana perbandingan pengaturannya dengan undang-undang sebelumnya, dan bagaimana kedudukan ketentuan-ketentuan dalam KUHP yang sebelumnya diterapkan kepada pelaku tindak pidana lalu lintas. Kemudian dengan adanya perkembangan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang itu, seyogyanya juga dijelaskan bagaimana kemudian pertanggungjawaban pidana pelakunya di hadapan hukum, sampai mana batas maksimum sanksi hukum yang diberikan dan sampai mana toleransinya. Permasalahan di atas diteliti berdasarkan peraturan perundangundangan dilakukan dengan mencari jawaban atas suatu rumusan masalah dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundanganperundangan yang relevan serta dari literatur-literatur para sarjana hukum. Banyak terdapat ketentuan yang baru dalam UU No. 22 Tahun 2009 ini, perbuatan-perbuatan yang dilarang dirumuskan dengan lebih detail. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 itu, maka ketentuan ketentuan yang sebelumnya diterapkan kepada pelaku tindak pidana lalu lintas, baik ketentuan dalam KUHP ataupun ketentuan dalam undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, menjadi tidak berlaku atau dapat dikesampingkan. Dikenal 3 subjek hukum dalam UU No. 22 Tahun 2009 ini, yaitu Individu, Penyelenggara Jalan dan Perusahaan Angkutan Umum. Pertanggungjawaban pidana individu tetap mengikuti teori-teori umum hukum pidana pada umumnya, dalam hal pertanggungjawaban penyelenggara jalan Undang-undang ini tidak memberikan batasan yang jelas kepada siapa beban pertanggungjawaban Penyelenggara ini dikenakan. Sementara pertanggungjawaban Perusahaan Angkutan umum dikenakan kepada pengurus dan/atau perusahaan itu sendiri. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana Penyelenggara Jalan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 seharusnya lebih detail sehingga mudah untuk dilaksanakan, serta Dengan adanya ancaman pidana bagi Individu dan Penyelenggara Jalan jika terjadi kecelakaan, maka seharusnya diatur pula ketentuan yang sama bagi Perusahaan Angkutan Umum.

Actions (login required)

View Item