EDO KRISTANTO UTOYO, 030810379 (2011) TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH DOKTER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-utoyoedokr-19163-fh.71-11-k.pdf Download (428kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-utoyoedokr-15945-fh.71-11-t.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Namun dengan terjadinya beberapa kasus di Amerika Serikat dan Kanada menunjukkan bahwa di negara tersebut, Penegakan Hukum Pidana Narkotika berdasarkan pertimbangan dan keadaan tertentu dapat pula diterapkan pada dokter yang memberikan resep obat narkotika. Sistem Hukum di Indonesia yang dikenal dengan sistem hukum eropa kontinental lebih mengedepankan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum yang utama. Atas dasar tersebut, perlu diketahui dapat tidaknya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi dasar hukum untuk mengatasi permasalahan tindak pidana narkotika yang dilakukan dokter. Yakni berkait dengan tindak pidana itu sendiri dan pertanggungjawaban pidana.

Actions (login required)

View Item